Samarinda – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim terpilih masa bakti 2022-2026 versi Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Zairin Zain mengatakan, hasil keputusan dalam musyawarah yang digelar oleh Forum Olahraga Kalimantan Timur (Forkot) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim karena adanya sejumlah alasan.
Pertama, adanya insiden yang terjadi saat pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) pada beberapa waktu lalu sehingga tidak memungkinkan lagi pihaknya masuk ke dalam kegiatan itu karena khawatir akan terulang lagi dan mencari jalan keluarnya dengan menggelar Musorprov pada hari ini, Selasa (15/2/2022).
“Kita membuat sendiri karena telah disampaikan oleh panitia tadi, karena atas insiden yang terjadi di Rakerprov ya kita mungkin tidak berani lagi masuk ke dalam kegiatan itu, khawatir akan terulang lagi sehingga kita mencari jalan keluar untuk Musorprov sendiri yang hari ini kita laksanakan,” jelas Zairin Zain.
Kedua, agar bagaimana keinginan pihaknya untuk menyinergikan antar KONI kabupaten/kota dan provinsi dalam program 5 tahun ke depan bisa disinkronkan sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri yang memicu tidak terbina dengan baiknya para atlet KONI di Kaltim.
“Karena olahraga-olahraga yang muncul di kabupaten/kota itu sudah kelihatan makanya kita ingin ada sinergi supaya mana daerah yang memang berkembang olahraganya dan mana yang belum berkembang akan kita bina supaya mereka jangan tertinggal,” ucapnya.
Zairin juga menegaskan bahwa pelaksanaan Musorprov ini merupakan saran dari sejumlah cabang olahraga (cabor) di Kaltim.
“Cabor yang hadir kurang lebih 22 cabor, termasuk KONI Balikpapan. Mereka sepakat karena Musorprov ini dilakukan atas saran cabor yang memilih kita hingga di Musorprovkan sendiri, mereka takut akan berbenturan walau nanti tanggal 22 mereka hadir juga di Musorprov. Tapi kalau cabor yang mendukung kita mereka tetap ada di posisi kita,” tandasnya.
Perlu diinformasikan bahwa Musorprov KONI Kaltim sebelumnya terjadwal akan dilaksanakan pada 22 Februari 2022 ini.
Disingung adanya dualisme kepengurusan KONI Kaltim, Zairin menegaskan itu merupakan keputusan pemerintah sebab anggaran dalam pelaksanaan KONI berasal dari pemerintah.
“Terserah pemerintah, karena anggaran itu pemerintah yang menentukan. Artinya sama saja seperti OPD-OPD, pemerintah memberikan anggaran,” ucapnya.
Kemudian terkait pelantikan yang pasti akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat atas rekomendasi Gubernur Kaltim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
“Pelantikan belum tahu kapan karena kita menunggu persetujuan pusat. Tetapi yang jelas misi ini harus didukung semua cabor dan pengurus yang ada sehingga olahraga di Kaltim akan berdaulat,” pungkasnya.