SAMARINDA: 53 Lembaga yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama, etnis, organisasi masyarakat dan akademisi di Samarinda menyampaikan seruan bersama agar aksi mahasiswa yang direncanakan berlangsung di Gedung DPRD Kalimantan Timur pada 1 September 2025 dilakukan dengan damai, santun, dan bermartabat.

Seruan tersebut lahir dalam pertemuan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bagios Kafe, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Minggu, 31 Agustus 2025.
Pertemuan dipimpin Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda Syaparuddin.
Syaparuddin menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa adalah hak konstitusional yang harus dihormati, namun tetap perlu mengedepankan etika dan substansi.
“Aspirasi itu adalah perintah konstitusi. Berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara. Namun sebagaimana harapan kita semua, aspirasi itu harus disampaikan dengan santun, elegan, dan substansinya bisa sampai kepada pihak terkait,” ujarnya.
Ia juga meminta agar wartawan memainkan peran strategis dalam menjaga kondusivitas suasana.
“Kawan-kawan wartawan, dalam pemberitaan agar lebih mengangkat hal-hal yang menyejukkan dan mendamaikan, agar Kalimantan Timur bisa terjaga dengan baik,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap, para tokoh menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat tertabrak kendaraan taktis di Jakarta dua hari lalu.
Mereka menegaskan tragedi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi aparat agar lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pengamanan.
Pernyataan yang dibacakan bersama tersebut memuat sejumlah poin penting. Kepada mahasiswa, tokoh masyarakat meminta agar aksi dijalankan damai, tertib, dan bermartabat, tanpa provokasi, anarki, atau perusakan fasilitas umum. Aspirasi, menurut mereka, sebaiknya dibangun lewat dialog, argumentasi ilmiah, dan solusi konstruktif.
Kepada DPRD Kaltim, seruan ditujukan agar lembaga legislatif membuka pintu dialog dengan mahasiswa dan benar-benar menjadi rumah aspirasi rakyat.
Sementara kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah, tokoh lintas agama meminta agar pengamanan dilakukan dengan humanis, persuasif, dan tetap membuka ruang komunikasi yang sehat.
Pesan juga ditujukan kepada masyarakat luas untuk menjaga persaudaraan lintas agama, etnis, dan budaya, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu tidak jelas atau hoaks yang berpotensi memecah belah.
Tokoh agama dan masyarakat diminta untuk terus mendoakan bangsa agar terhindar dari perpecahan, sementara para ketua RT diminta aktif berkomunikasi dengan warga dan menyebarkan informasi yang menyejukkan.
Seruan bersama ini ditutup dengan ajakan agar seluruh masyarakat Kaltim tetap beraktivitas sebagaimana biasanya dan tidak larut dalam suasana tegang.
“Kami percaya mahasiswa mampu menyampaikan aspirasi dengan cara beradab. Kami juga yakin aparat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi menjaga ketenangan, sehingga Samarinda dan Kalimantan Timur tetap menjadi rumah bersama yang aman, damai, dan penuh persaudaraan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Para tokoh menegaskan, inisiatif seruan ini murni lahir dari masyarakat, bukan arahan kepolisian. Harapannya, dinamika politik yang tengah berlangsung tidak mengorbankan kondusivitas daerah.

 
		 
