SAMARINDA: Dari enam usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim), baru lahan milik Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Palaran yang dinyatakan siap dibangun.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut lahan tersebut sudah selesai pematangannya.
“Lahan di Palaran sudah selesai pematangannya dan siap dibangun. Mudah-mudahan paling lambat awal tahun depan pembangunan fisiknya bisa dimulai,” jelasnya, Selasa, 30 September 2025.
Sementara usulan lokasi lain masih dalam tahap kajian.
Ia mencontohkan, lahan di Bukit Biru dinilai kurang layak karena kondisi kontur dan biaya pematangannya sangat besar.
Alternatif lain datang dari warga di Muara Jawa yang bersedia menghibahkan lahan pertanian, namun masih perlu verifikasi lebih lanjut terkait kesiapan fisiknya.
Ishak menegaskan bahwa kewenangan pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen ada di pemerintah pusat.
Peran daerah adalah menyiapkan lahan dan bangunan yang bisa difungsikan sementara.
“Sejak awal Pemprov sudah membuat pernyataan siap menghibahkan lahan maupun bangunan agar program ini bisa berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, Gubernur Rudy Mas’ud menyiapkan opsi tambahan untuk mendukung kebutuhan ruang kelas dan asrama apabila jumlah peminat meningkat.
Salah satunya memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai asrama sementara, sembari memaksimalkan lahan untuk rencana pembangunan permanen
Dengan komitmen tersebut, Dinsos Kaltim berharap Sekolah Rakyat dapat segera memiliki lokasi permanen sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkarakter bagi anak-anak kurang mampu di Kaltim bisa berjalan optimal.
