Bandung– Sedang berada di luar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni di Jawa Barat tepatnya di Bandung, Gubernur Kaltim Isran Noor lagi-lagi menegaskan dirinya tak ingin ada penghapusan tenaga honor.
“Rekomendasi saya jangan dihapus tenaga honor. Kalau mau diangkat jadi PPPK, angkat semua,” kata Gubernur Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (19/10/2022).
Isran meminta agar pemerintah pusat segera merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Mantan Bupati Kutai Timur itu memang tidak ada niatan menghapus tenaga kerja honor, bahkan sejak awal mendengar akan ada penghapusan tenaga honor ia tidak setuju dan menegaskan Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor.
Demikian pula ketika ada kabar pengangkatan honor menjadi PPPK dengan syarat harus diseleksi, Isran tidak setuju dan menolak kebijakan pemerintah pusat itu.
“Ada lagi PPPK, PPPK diseleksi lagi. Tidak bisa begitu, kalau mau diangkat ya angkat aja semua. Bagaimana honor yang tua-tua yang sudah puluhan tahun mengabdi,” kritiknya.
Ia meyakini, kemampuan dan kompetensi para tenaga honor tidak kalah dengan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga tidak perlu diragukan lagi.
Isran juga sempat mengaku sangat kesal ketika beberapa bulan lalu mendengar akan ada penghapusan tenaga honor mengingat hampir semua OPD lebih separuh kinerjanya dibantu para tenaga honor.
“Jawa Barat mungkin juga fifty-fifty honor dan PNS-nya,” tukasnya.
Lanjut Isran, jumlah tenaga honor di Indonesia sekitar 4 juta. Dengan asumsi 1 tenaga honor menghidupi 1 istri dan 2 anak, maka setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor.
“Bangsa ini harus punya empati. Perlu dicatat, hingga saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Bisa jadi ini salah satu solusi, selain juga karena tenaga honor memang memiliki keahlian masing-masing,” tuturnya.
Ia menambahkan, perlu diwaspadai juga bahwa saat ini Indonesia kembali masuk dalam 100 negara miskin di dunia. Ia khawatir, penghapusan tenaga honor justru akan menambah persoalan baru ketimbang kalkulasi positif yang diperhitungkan untuk menyiapkan SDM aparatur yang berkualitas.
“Kalau pun pusat akan tetap menghapus tenaga honor, Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Bagaimana caranya, urusan saya,” tegas Gubernur Isran Noor disambut aplaus peserta rapat koordinasi.
Komentar keras Isran turut disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang hadir menjadi keynote speaker dalam rapat koordinasi tersebut.
