Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) di 2024 mendatang.
“Saya minta ASN jangan sampai ikut berpolitik dan jaga netralitas selaku ASN,” pesan Hadi usai memberi arahan pada Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (25/10/2022).
Ia menegaskan, sikap netral ASN itu perlu terus dijaga sebagai upaya merawat iklim keamanan yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, Kaltim juga telah dipilih menjadi ibu kota negara baru di mana kondusifitas daerah sangat perlu dijaga bersama.
“Sekali lagi para ASN jaga netralitasnya, kita tidak ingin Kaltim yang kondusif ini menjadi terganggu,” pesannya.
Ia juga mengungkapkan, kondisi perpolitikan diprediksi akan memanas pada tahun 2024 mendatang dimana akan dilaksanakan pilpres, pilkada dan pileg.
“Kalau punya dukungan dan berbeda pilihan itu sah-sah saja sesuai hati kita, cuma jangan sampai terjun berpolitik praktis,” tegasnya.
Ia menambahkan, larangan ASN berpolitik juga telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan menjaga netralitas ASN.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Sufian Agus mengatakan salah satu masalah krusial pada penyelenggaraan Pemilu ialah netralitas birokrasi dan ASN.
Ia mengatakan, pemerintah telah membuat ragam regulasi untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.
Lanjut Sufian, netralitas fungsi pelayanan publik diharapkan dapat selalu terjaga baik dan jangan sampai proses pelayanan publik ini menjadi diskriminatif di musim politik Pemilu.
Ia menegaskan, ASN sebagai warga negara memiliki hak politik, tetapi hanya hak untuk memilih.
“Seorang ASN punya hak dipilih apabila ia mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari status sebagai ASN,” pungkasnya.
