SAMARINDA : Kesamaan persepsi dan pemahaman setiap stakeholder atau pihak terkait dalam mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2024, merupakan hal yang utama dan penting untuk dilakukan agar tujuan pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan tujuan pembangunan diatasnya (pemprov dan pemerintah pusat).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rofik berdasarkan hasil pembahasan dari kegiatan forum lintas perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam rangka penyusunan RKPD Samarinda tahun 2024. Dilaksanakan di Ruang Rapat Bappedalitbang Kota Samarinda, Jalan Dahlia, Selasa (7/3/2023).
Abdul Rofik menyampaikan setiap penelaan permasalahan pembangunan yang telah di rumuskan program penanganannya dalam RKPD Kota Samarinda tahun 2024 hendaknya dapat diselenggarakan dengan persepsi dan pemahaman yang sinkron pada setiap pihak.
“Komitmen bersama setiap pemerintah, stakeholder atau pihak terkait bukan hanya pada tahap penyusunan atau perencanaan saja. Namun pada implementasi kebijakan dan penyelenggaraan pembangunannya juga harus satu persepsi jangan tidak sinkron,” ungkap Rofik sapaan akrabnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya di Sekretariat DPRD Samarinda usai menghadiri kegiatan rapat, Selasa (7/3/2023).
Akademisi salah satu dosen perguruan tinggi di Samarinda itu menjelaskan pelaksanaan RKPD Samarinda tahun 2024 harus sesuai dengan visi misi Wali Kota Samarinda Andi Harun berkenaan dengan visi terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dengan misi satu sumber daya manusia (SDM), Kedua ekonomi kota dan ketiga pemerintahan.
Kemudian juga harus sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat dalam hal ini pembangunan nasional. Sebutnya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan komitmen seluruh stakeholder pembangunan.
Setiap stakeholder pembangunan patut memiliki keterikatan dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Ya jadi setiap OPD, stakeholder dan pihak terkait dalam pembangunan harus selaras dan konsisten dalam mewujudkan rencana pembangunan yang sesuai dengan visi misi wali kota dan juga pembangunan nasional,” tutur politisi PKS itu.
