SAMARINDA : Langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda yang ingin menumbuhkan tingkat literasi baca dan minat masyarakat untuk berkunjung di perpustakaan dengan menambah gedung baru dan fasilitas bahan bacaan baru, dinilai tidak menyesuaikan kebutuhan zaman saat ini.
Kritikan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda Anhar yang mengatakan inovasi program DPK harusnya merefleksikan tuntutan keadaan lingkungan di era digital sekarang. Metode pelayanan sudah tidak menarik lagi jika masih bersifat konvensional berkenaan dengan aktivitas fisik.
Anhar menegaskan ruang sipil kita telah bergeser ke arah budaya digital, peningkatan digitalisasi pelayanan masyarakat secara aktif dan dinamis pada organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi suatu keharusan sebagai respon terhadap kemajuan teknologi.
“Langkah meningkatkan minat baca dengan fokus membangun gedung baru itu adalah pola pikir masa dulu sudah ketinggalan zaman. Pengembangan literasi digital itu patutnya yang dilakukan, meningkatkan digitalisasi perpustakaan,” ungkapnya di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Kamis (13/4/2023).
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda itu menerangkan sebagai kepala dinas atau OPD di lingkungan Pemkot Samarinda, hendaknya memperhatikan audensinya yang sebagian besar masyarakat digital, pengguna media sosial, dan tumbuh dalam kemajuan teknologi informasi dalam melakukan inovasi layanan.
Sebutnya pejabat pemerintah harusnya menanamkan pemikiran inovasi digital sebagai bahasan utama yang harus di representasikan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di era saat ini.
“Tapi bagaimana mau maju kalo kepala dinasnya masih pentium satu cara berpikirnya,” kritik Anhar.
