BANJARMASIN : Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan semangat P5 HAM).
Adapun semangat P5 HAM adalah upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakkan hak asasi manusia.
Hadi mengungkapkan meskipun banyak daerah yang telah mencapai hasil yang baik dalam hal ini, namun masih ada daerah yang belum mencapai hasil maksimal.
Hal ini karena beberapa kendala, termasuk masalah pelaporan, data dukung yang diupload, rotasi pejabat yang membidangi rencana aksi HAM, sistem jaringan internet di kabupaten/kota, serta pemahaman terhadap aksi HAM.
Hal itu disampaikan Hadi pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Rakor Ranham) Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Perangkat Daerah yang diadakan di Ballroom Hotel Fugo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/5/2023).
Hadi menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan keterlibatan mereka dalam menyukseskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.
“Namun perlu diperhatikan masih ada daerah yang belum mencapai hasil maksimal karena ada beberapa kendala dalam pelaporan, di antaranya data dukung yang diupload, rotasi pejabat yang membidangi rencana aksi HAM, sistem jaringan internet di kabupaten/kota, serta pemahaman terhadap aksi HAM,” kata Hadi.
Ia mengatakan bahwa Ranham 2021-2025 fokus pada pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat hukum adat. Pencapaian dalam rencana aksi ini diukur melalui langkah-langkah seperti pemetaan dan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan/atau pengawasan, serta evaluasi.
“Mari bersama kita membangun sinergi dengan perangkat di daerah yang memegang peranan dalam menyediakan data, sehingga program aksi HAM bisa terlaksana dengan maksimal,” katanya.
“Mari kita bangun semangat untuk membangun dan mewujudkan daerah kita menjadi daerah yang peduli HAM,“ ajaknya.
Hadi berharap melalui rakor ini, dapat ditemukan solusi dan pemahaman yang lebih baik dalam mengimplementasikan program-program rencana aksi HAM di Provinsi Kaltim.
Ia mengajak semua pihak untuk membangun sinergi dengan perangkat daerah dalam menyediakan data sehingga program aksi HAM dapat terlaksana dengan maksimal.
Hadi Mulyadi juga mengajak semua pihak untuk membangun semangat dalam membangun dan mewujudkan daerah yang peduli terhadap HAM.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, Suparmi, yang juga merupakan ketua panitia pelaksana, menyampaikan laporan tentang evaluasi pelaporan capaian aksi HAM tahun 2022 dan persiapan pelaporan kabupaten/kota yang peduli terhadap HAM tahun 2023.
Rakor ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta, termasuk perwakilan dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Bappeda.
Tema yang diangkat dalam rakor ini adalah “Bersama Membangun Kalimantan Timur Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera Melalui Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota”.
Sebagai narasumber dalam acara ini, hadir Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat/Plt Direktur Kerja Sama HAM, Pagar Butar Butar, Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Rezky Juminaidy, serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim, Umi Laili.
