SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti tingginya tingkat pengangguran terbuka di Samarinda meski pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah tergolong tinggi.
Berdasarkan data terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Samarinda per Agustus 2025 tercatat sebesar 5,75 persen.
Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di tengah geliat pembangunan kota.
Menurut Anhar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2025 yang mencapai sekitar Rp5,1 triliun mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni hingga 7 persen.
Namun, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.
“APBD kita berkontribusi besar terhadap ekonomi, tapi pengangguran masih tinggi. Ini yang harus jadi perhatian,” ujarnya diwawancarai media Rabu, 29 April 2026.
Anhar membandingkan kondisi tersebut dengan Balikpapan yang memiliki kontribusi APBD terhadap PDRB lebih kecil, sekitar 2,9 persen, namun tingkat pengangguran lebih rendah.
Menurutnya, hal ini disebabkan peran sektor swasta dan industri di Balikpapan yang lebih dominan dalam menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, seperti sektor minyak dan gas.
“Di Balikpapan, ekonomi lebih banyak digerakkan sektor riil dan industri, sehingga serapan tenaga kerja lebih tinggi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan di Samarinda.
Sebagai contoh, proyek infrastruktur terowongan Selili dengan nilai ratusan miliar rupiah justru didominasi tenaga kerja dari luar daerah.
“Anggaran Rp400 sampai Rp500 miliar, tapi hampir 90 persen tenaga kerja dari luar. Material juga dari luar daerah, jadi uangnya banyak berputar di luar,” katanya.
Kondisi ini, lanjut Anhar, terjadi karena ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan proyek di lapangan.
“Yang dibutuhkan misalnya tenaga teknis seperti welder, tapi yang tersedia tidak sesuai. Ini masalah kompetensi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya jumlah masyarakat prasejahtera di Samarinda yang tercermin dari data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dari total sekitar 867 ribu penduduk, hampir 36 persen atau sekitar 300 ribu jiwa masuk kategori PBI.
“Ini menunjukkan masih banyak masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, ” ungkapnya.
Anhar menilai, kondisi ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkualitas dan merata.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan, pendidikan, dan kebutuhan tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan serapan lapangan kerja. Kalau tidak, pengangguran tetap tinggi,” pungkasnya.
