JAKARTA : Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menjelaskan Borneo Economic Community (BEC) atau Masyarakat Ekonomi Borneo akan bekerja sama untuk terus berupaya membangun keseimbangan antara kegiatan pembangunan dengan akselerasi menjaga karbon.
“Launching BEC sendiri disepakati akan dilakukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, November mendatang,” kata Yuni, sapaan akrabnya.
Hal itu ia katakan saat mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri acara The Borneo Business Roundtable di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Sebagai informasi, organisasi ini dicetuskan melalui pertemuan di Brunei Darussalam pada April 2023 lalu dimana perwakilan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan pemimpin wilayah di Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam membubuhkan tanda tangan untuk pendirian BEC.
Kaltim sendiri sangat mendukung kehadiran organisasi yang membangun ketahanan pangan, kesehatan, serta mengintegrasikan Borneo dengan konektivitas itu.
Pertemuan meja bundar digelar guna mempertemukan para pemimpin pemerintahan dari Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak dan 5 provinsi di Kalimantan, serta dunia usaha untuk membahas bagaimana menumbuhkan perdagangan intra Kalimantan dan menarik investasi asing.
Selain itu, pertemuan juga mengenalkan “Dagang Borneo”, sebuah platform perdagangan digital dan investasi yang diharapkan berdampak ke seluruh pulau untuk Heart of Borneo.
Chairman BEC Haslina Taib menyebut, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ibu kota negara kedua di Pulau Borneo, setelah yang pertama Brunei Darussalam diharapkan bisa mewujudkan mimpi untuk tetap menjaga hutan dan alam sebagai kontribusi nyata kepada dunia.
“Kita sama-sama ingin menjaga Pulau Borneo. Menjaga bumi, memberikan kesejahteraaan kepada masyarakat, serta terus tumbuh berkelanjutan,” tuturnya.
Ketua Kadin Arsjad Rasjid turut meyakinkan bahwa kehadiran IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Pulau Borneo.
Tampak hadir, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, serta perwakilan dari pemerintah dan pengusaha Sabah, Sarawak dan Brunei. (*)