BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengungkapkan adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini, menurutnya, menyebabkan potensi tumpang tindih antara proyek-proyek yang dijalankan dan berpotensi merugikan efisiensi anggaran serta hasil pembangunan.
Dalam evaluasi yang dilakukan bersama sejumlah OPD, Joni menilai perencanaan pembangunan masih bersifat sektoral dan tidak melibatkan kolaborasi yang jelas antar OPD.
“Saya melihat ada sebuah proses perencanaan di Kota Bontang yang tidak sinkron antar OPD, sehingga masing-masing membuat perencanaannya sendiri-sendiri,” ucapnya belum lama ini.
Salah satu contoh yang disorotnya adalah proyek pembangunan di RSUD Bontang.
Di satu sisi, pihak RSUD berencana membangun lahan parkir baru, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga berencana melakukan pelebaran jalan di sekitar lokasi yang sama.
Menurut Joni, ketidaksepahaman dan kurangnya komunikasi antar OPD terkait proyek di RSUD bisa berisiko menghambat efektivitas penggunaan anggaran dan menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Saya tidak tahu nantinya akan seperti apa jika tidak ada koordinasi,” kata Joni dengan tegas, tutur Politisi PDIP itu.
Ia mengkhawatirkan tanpa koordinasi yang baik, proyek tersebut bisa terhambat dan berpotensi menghabiskan anggaran yang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan.
Joni pun menekankan pentingnya perbaikan dalam hal sinkronisasi antar OPD agar setiap proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Ia mengimbau agar OPD di Bontang lebih proaktif dalam melakukan koordinasi, terutama untuk proyek-proyek yang melibatkan area atau kebutuhan yang saling berkaitan.
“Sinkronisasi ini penting untuk mencapai efisiensi anggaran dan hasil pembangunan yang lebih baik. Jika OPD bekerja sendiri-sendiri, proyek yang dikerjakan bisa menjadi kurang optimal dan malah menghabiskan anggaran secara berulang,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Joni mengusulkan dibentuknya forum koordinasi antar OPD yang rutin, sehingga perencanaan pembangunan bisa lebih terintegrasi dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan sebaik-baiknya.
Ia berharap dengan adanya mekanisme koordinasi ini dapat meminimalisir proyek yang tumpang tindih dan memastikan setiap proyek membawa dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.(*)
