SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengidentifikasi potensi kenaikan inflasi menjelang akhir 2025, seiring masih tingginya tekanan harga sejumlah komoditas pangan utama dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi Kaltim ke depan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan hal tersebut dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Samarinda, Kamis, 18 Desember 2025.
Sri Wahyuni menyebutkan inflasi Kaltim secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 2,28 persen per November 2025, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,72 persen.
Sementara inflasi tahun berjalan (year to date) Kaltim berada di angka 1,96 persen, juga di bawah nasional.
Namun demikian, berdasarkan analisis Early Warning System (EWS), terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi memicu inflasi jika tidak segera diintervensi.
Komoditas tersebut antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara.
“Jika tidak dikendalikan, proyeksi inflasi Desember di Kaltim bisa mencapai 0,62 hingga 0,76 persen, di atas target 0,51 persen,” jelasnya.
Ia merinci potensi tekanan inflasi di beberapa daerah.
Di Kota Samarinda, inflasi Desember berpotensi berada di kisaran 0,69-0,83 persen, dengan komoditas utama penyumbang beras, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, ikan layang, dan angkutan udara.
Di Balikpapan, potensi inflasi diperkirakan 0,61–0,75 persen, dipicu minyak goreng, daging ayam, cabai, bawang, tomat, dan angkutan udara.
Sementara di Penajam Paser Utara, proyeksi inflasi bahkan dapat mencapai 0,86-1 persen jika tidak ada intervensi, dengan komoditas utama daging ayam, cabai, bawang merah, kangkung, dan ikan layang.
Sri Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan struktural, seperti ketergantungan pasokan dari luar daerah, produksi hulu pertanian yang belum berkelanjutan, distribusi logistik yang belum merata, terutama di wilayah hulu Mahakam, serta keterbatasan integrasi data pasar.
Kemudian, Sri Wahyuni memaparkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,26 persen secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara pertumbuhan ekonomi secara kuartalan berada di angka 0,88 persen.
“Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kinerja pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah di Kaltim sejauh ini menunjukkan capaian positif.
Pada 2025, Pemprov Kaltim menerima dua penghargaan sekaligus sebagai provinsi berkinerja terbaik di kawasan Kalimantan untuk kategori TPID dan TP2DD.
Capaian tersebut turut didukung kinerja kabupaten/kota.
Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat daerah berprestasi 2025 kawasan Kalimantan, sementara Kota Samarinda dan Bontang masuk nominasi TPID terbaik.
Untuk TP2DD, Kota Balikpapan tercatat sebagai kota terbaik kawasan Kalimantan, dengan Kutai Barat dan Bontang sebagai nominasi.
Dalam pengendalian inflasi, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa sembilan kabupaten/kota di Kaltim telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027 dan menetapkannya melalui keputusan kepala daerah. Satu daerah, Kabupaten Mahakam Ulu, masih dalam proses penetapan.
Sepanjang 2025, TPID Kaltim telah melaksanakan berbagai program, antara lain operasi pasar sebanyak 27 kali bekerja sama dengan Kios Sigap, serta Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pemantauan harga dan stok dilakukan secara rutin, disertai pengembangan desa korporasi ternak dan penyaluran cadangan pangan provinsi.
Cadangan pangan disalurkan ke Mahakam Ulu saat kekeringan Juli lalu sebanyak 65,860 ton, serta ke Kabupaten Paser sebanyak 35.800 ton untuk wilayah rawan pangan dan stunting.
Pemprov juga menginisiasi pembangunan rumah produksi dan pabrik pakan ternak di Desa Loa Lolang, Kutai Kartanegara.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi berbasis data, Pemprov Kaltim pada kesempatan ini meluncurkan aplikasi Mandau Kaltim, sebuah sistem pemantauan harga komoditas berbasis kecerdasan buatan yang diinisiasi bersama Bank Indonesia.
“Dengan Mandau Kaltim, pergerakan harga dan potensi inflasi bisa dipantau lebih dini, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif dan berbasis bukti,” katanya.
Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, Pemprov Kaltim merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain operasi pasar murah secara intensif, menjaga ketersediaan komoditas pangan utama, pengawasan distribusi, serta menjamin kelancaran logistik dan transportasi bahan pangan.
Di sisi digitalisasi, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Provinsi Kaltim pada 2025 telah mencapai 97 persen dan masuk kategori digital.
Ke depan, Pemprov akan memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh seluruh perangkat daerah serta menyusun peta jalan TP2DD sebagai acuan penguatan digitalisasi keuangan daerah.
