SAMARINDA: Kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebanyak 25 siswa SD Negeri 008 Waru dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Insiden ini terjadi saat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat belum genap sebulan beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut kejadian ini sebagai alarm keras bagi pelaksanaan program pemenuhan gizi berskala besar tersebut.
Ia menegaskan, satu kasus dapat memicu kejadian serupa di daerah lain apabila standar keamanan pangan tidak dipatuhi secara ketat.
“Saya sudah sampaikan sejak awal, jangan sampai kasus ini menjadi awal munculnya kejadian-kejadian serupa. Kalau satu kasus terjadi lalu diikuti yang lain, dampaknya bisa meluas. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Jaya saat dihubungi, Jumat, 13 Februari 2026.
Sebagai langkah awal, Dinkes Kaltim meminta dapur SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan untuk dievaluasi dan menghentikan operasional sementara.
Rekomendasi tersebut diberikan sembari menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan, bahan baku, serta kemungkinan sumber kontaminasi lainnya.
“Kita tidak boleh mengambil risiko. Korbannya banyak dan ini menyangkut anak-anak,” tegasnya.
Dinkes Kaltim bersama tim lintas sektor kini melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga pengantaran makanan.
Menurut Jaya, jika sumber persoalan berada pada tahap pengolahan, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keamanan pangan.
Ia juga mengungkapkan, sebelum kejadian ini pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada sejumlah dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
Salah satu aspek krusial yang disorot adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dapur SPPG wajib punya SLHS. Kalau masih proses pengurusan, seharusnya jangan dulu berproduksi. Kalau belum layak tapi tetap jalan, itu berbahaya,” kata Jaya.
Selain itu, puskesmas turut dilibatkan untuk memeriksa kondisi kesehatan para penjamah makanan dan pekerja dapur, termasuk kepatuhan terhadap prosedur dasar seperti cuci tangan pakai sabun.
Namun Jaya menegaskan, jika jumlah korban cukup banyak, persoalannya kemungkinan tidak sesederhana kelalaian individu.
“Kalau korbannya banyak, hampir pasti ada masalah dalam pengolahan atau sistem distribusi,” ujarnya.
Sejak awal, ia menekankan prinsip zero accident harus menjadi pegangan utama dalam program pemenuhan gizi berskala besar.
Dari ribuan hingga jutaan porsi makanan yang disajikan, tidak boleh ada satu pun yang membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Kalau terbukti ada pelanggaran prosedur, dapur akan kami hentikan sementara dan distribusi dialihkan ke dapur lain yang benar-benar memenuhi standar,” pungkasnya.
