SAMARINDA: Program cetak sawah baru di Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan mencapai 20.000 hektare masih menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Hingga saat ini, baru sekitar 14.000 hektare yang berhasil dialokasikan dan masih dalam tahap perencanaan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui intervensi pasar, tetapi juga dari sektor hulu melalui peningkatan produksi, salah satunya dengan program cetak sawah.
“Penguatan tidak hanya di hilir seperti sidak pasar atau gerakan pangan murah, tetapi juga di hulu melalui program yang bisa meminimalkan permasalahan pangan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa, 17 Maret 2026.
Ia menjelaskan target awal cetak sawah di Kaltim mencapai 20.000 hektare.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi keterbatasan lahan yang sesuai untuk pengembangan sawah.
Menurut Fahmi, meskipun wilayah Kaltim tergolong luas, sebagian besar lahan telah memiliki status perizinan, seperti untuk pertambangan dan perkebunan.
“Wilayah Kaltim ini luas, tapi banyak yang sudah masuk perizinan, baik tambang maupun HGU. Sementara cetak sawah harus dilakukan di luar kawasan hutan,” katanya.
Selain itu, sekitar 60 persen wilayah Kaltim merupakan kawasan hutan sehingga ruang untuk pengembangan sawah menjadi semakin terbatas.
Kondisi tersebut membuat pencapaian target 20.000 hektare tidak mudah, baik dari sisi ketersediaan lahan yang layak maupun kesiapan sumber daya petani.
“Hingga saat ini baru sekitar 14.000 hektare yang bisa kita alokasikan, itu pun masih dalam proses,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah masih fokus pada tahap penyusunan dokumen Survei, Investigasi, dan Desain (SID) untuk memastikan kelayakan lokasi sebelum dilakukan pembangunan fisik.
“Masih tahap perencanaan, penyusunan SID. Belum masuk pengerjaan fisik, karena harus dipastikan dulu kelayakan lahannya, termasuk ketersediaan petani dan air,” ujarnya.
Fahmi menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah akan memprioritaskan pengembangan sawah di kawasan yang memiliki dukungan sistem irigasi agar lebih optimal.
“Lokasi yang kita usulkan mengarah ke daerah irigasi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Kaltim,” katanya.
Melalui program ini, Pemprov Kaltim berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, terutama dalam menghadapi kebutuhan pangan yang terus meningkat, termasuk dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara.
