SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan mandiri di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027.
Langkah ini dinilai krusial untuk memutus ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang hingga kini masih mendominasi kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa persoalan ketahanan pangan bukan hanya isu lokal, melainkan tantangan strategis bagi seluruh wilayah di Kaltim.
Menurutnya, anomali cuaca yang kerap memicu gagal panen di daerah pemasok seperti Sulawesi dan Pulau Jawa harus menjadi alarm bagi Kaltim untuk segera memperkuat kemandirian pangan.
“Saat daerah penghasil mengalami gagal panen, mereka akan mendahulukan kebutuhan sendiri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, Kaltim akan mengalami masalah serius di sektor pangan,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Ia menyebut produksi beras lokal Kaltim saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk secara signifikan.
Bahkan, total produksi gabungan dari seluruh sawah di Kaltim diperkirakan belum mampu memenuhi kebutuhan satu kabupaten atau kota secara penuh.
“Ketergantungan kita sangat tinggi. Beras, telur, sayur-mayur, bahkan buah-buahan hampir 100 persen berasal dari luar daerah. Kita harus mulai sekarang, meskipun sebenarnya ini sudah relatif terlambat,” tegasnya.
Untuk itu, Andi Harun mendorong langkah konkret berupa program terpadu antara 10 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pencetakan sawah baru dan pemanfaatan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi lokal.
“Minimal ketergantungan kita tidak lagi di atas 50 persen. Ini soal kehati-hatian menghadapi kemungkinan krisis pangan,” ucapnya.
Ia juga menilai Kaltim memiliki potensi besar dari sisi ketersediaan lahan yang dapat dioptimalkan untuk sektor pertanian, sehingga tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan batu bara dan migas. Yang paling penting itu perut rakyat, ketahanan pangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di Kaltim untuk menyusun perencanaan terpadu, termasuk menghitung kebutuhan pangan tahunan dan luas lahan yang harus disiapkan.
Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis ketahanan pangan di Kaltim dapat diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kalau ini disinergikan se-Kaltim, ini bisa jadi langkah besar untuk benar-benar mewujudkan ketahanan pangan,” tutupnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan pengembangan sawah di Papua yang sebelumnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah.
“Papua saja sekarang sudah bisa bikin sawah dan relatif berhasil. Dulu mereka bergantung penuh pada Sulawesi hingga harga beras sangat mahal,” imbuhnya.
Andi Harun berharap melalui koordinasi lintas daerah, Kalimantan Timur dapat melahirkan langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan di masa depan.
“Kita punya lahan yang sangat luas. Ini saatnya kita secara konkret mewujudkan ketahanan pangan agar Kaltim tidak terus-menerus mengidolakan batubara dan migas, sementara urusan pangan masih bergantung pada daerah lain,” pungkasnya.
