SAMARINDA: Progres pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda baru mencapai sekitar 45 persen.
DPRD Kota Samarinda menilai capaian tersebut masih jauh dari target dan perlu percepatan, terutama karena adanya kendala birokrasi.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyebut Samarinda termasuk daerah yang relatif lambat dalam mendorong realisasi program prioritas nasional tersebut.
“Samarinda ini paling lambat dalam dorongan MBG. Baru sekitar 50 persen,” ujarnya diwawancarai media, Rabu, 1 April 2026.
Menurutnya, MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga pelaksanaannya di daerah harus dipercepat.
“Ini program prioritas pemerintah pusat. Presiden juga menekankan agar segera dijalankan,” katanya.
Namun, dalam pelaksanaannya, Helmi menilai masih terdapat sejumlah hambatan, salah satunya terkait lambatnya respons birokrasi terhadap usulan dari pihak pelaksana di lapangan.
“Banyak faktor hambatan, tapi salah satunya ada di birokrasi yang lambat merespons usulan-usulan untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi agar program dapat berjalan lebih cepat.
“OPD yang berhubungan dengan MBG tolong diberikan kemudahan. Jangan disamakan seperti mengurus izin yang lain,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total sekitar 84 titik pelaksanaan MBG di Samarinda, saat ini baru mendekati 50 titik yang berjalan.
Meski progresnya dinilai cukup berkembang, Helmi menekankan bahwa capaian tersebut masih belum memenuhi harapan pemerintah pusat yang menginginkan seluruh titik segera beroperasi.
Ia juga mengingatkan adanya potensi kecemburuan sosial di kalangan siswa jika program belum merata di seluruh sekolah.
“Sekarang banyak anak-anak itu cemburu sosial, di sini dapat, di sini tidak,” katanya.
Untuk itu, DPRD mendorong percepatan pelaksanaan program MBG, dengan target seluruh sekolah di Samarinda sudah menerima manfaat pada akhir 2026.
“Harapannya di akhir 2026 tidak ada lagi sekolah yang tidak dapat makan,” pungkasnya.
