SAMARINDA: Menjelang rencana aksi besar pada 21 April 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Anggota Tim Ahli Gubernur (TAG), Rusman Yaqub mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara konstitusional serta tetap menjaga kondusivitas daerah.
Aksi yang diinisiasi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur tersebut diperkirakan akan melibatkan sekitar 4.000 massa dari berbagai latar belakang.
Demonstrasi dijadwalkan berlangsung di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan sejumlah elemen masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, dengan sejumlah tuntutan yang disuarakan, termasuk dugaan praktik nepotisme serta kebijakan yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Menanggapi rencana tersebut, Rusman Yaqub menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Bagi kami itu adalah hak setiap warga negara untuk mengekspresikan aspirasinya,” ujarnya, Sabtu malam 11 April 2026.
Namun demikian, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap mengikuti mekanisme dan jalur sesuai ketentuan hukum.
“Tentu ada mekanisme dan jalurnya. Yang penting disampaikan secara konstitusional,” tegasnya.
Rusman juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik, masukan, dan koreksi dari masyarakat.
“Saya kira di era seperti ini tidak ada satu pun yang anti kritik. Pemerintah provinsi sangat terbuka dan welcome terhadap kritik-kritik tersebut,” katanya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah.
“Dengan kritik itulah menjadi obat bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas secara lebih fokus dan terarah ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sepanjang aspirasi disampaikan melalui mekanisme yang benar, maka tidak menjadi persoalan bagi pemerintah.
“Sepanjang itu melalui mekanisme konstitusional, bagi kami tidak ada masalah,” tambahnya.
Rusman mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas Kalimantan Timur yang selama ini dinilai relatif terjaga.
“Kita harapkan Kalimantan Timur ini kita jaga bersama kondusivitasnya. Bahwa di sana-sini ada hal yang harus dibenahi, itu pasti,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan kepentingan bersama serta menjaga suasana aman dan tertib selama aksi berlangsung.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 44 organisasi telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam aksi tersebut.
Dengan jumlah massa yang terus bertambah, aksi 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah isu turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut, di antaranya polemik anggaran renovasi rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, hingga berbagai kebijakan yang menuai perhatian publik selama masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
