SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah polemik rencana renovasi rumah dinas senilai hingga Rp25 miliar menuai kritik luas dari masyarakat.
Sorotan publik muncul setelah sejumlah item fasilitas dalam rencana pengadaan dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Kritik menguat karena anggaran tersebut dianggap kurang sensitif di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih mendesak.
Melalui pernyataan terbuka di akun Instagram pribadinya, Rudy mengakui dirinya menjadi perhatian publik.
Meski menegaskan bahwa perencanaan renovasi telah disusun sebelum dirinya menjabat, ia tetap mengambil tanggung jawab penuh sebagai kepala daerah.
“Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” ujar Rudy, Minggu, 26 April 2026.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Rudy menyatakan siap menanggung secara pribadi fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi sehingga tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga memastikan seluruh item dalam paket renovasi akan dievaluasi ulang secara terbuka agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara jelas.
“Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas. Kami akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Selain polemik anggaran, Rudy turut merespons kritik terkait keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan daerah.
Sebagai langkah konkret, ia memutuskan menghentikan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk mencopot Hijrah Mas’ud dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur (TAGUPP).
“Mulai esok saya akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama,” ucapnya.
Rudy juga mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya yang sempat menimbulkan persepsi keliru karena menyeret nama tokoh nasional.
Ia menyampaikan permohonan maaf dan berjanji lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
“Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Saya berkomitmen untuk bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
