SAMARINDA: Kader Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, merespons permintaan maaf Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait polemik publik yang belakangan mencuat.
Reza mengapresiasi sikap introspeksi atau muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur.
Namun, ia menilai permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya tuntas karena tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya.
“Saya mengapresiasi sikap muhasabah diri gubernur dengan menyampaikan permohonan maaf. Tetapi, karena tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya, saya melihat ini masih setengah hati,” ujarnya kepada media, Senin, 27 April 2026.
Menurut Reza, polemik tidak hanya menyangkut rencana anggaran renovasi rumah dinas, tetapi juga berkaitan dengan pernyataan gubernur yang sempat membandingkan relasi kekuasaan di daerah dengan tingkat nasional.
Ia menilai pernyataan tersebut memunculkan persepsi sensitif di ruang publik, terutama terkait isu nepotisme.
Reza menegaskan, permintaan maaf yang ideal seharusnya disampaikan secara tegas dan langsung kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk Presiden RI dan Hashim Djojohadikusumo, guna menghindari multitafsir.
“Selama belum ada pencabutan pernyataan dan permintaan maaf secara langsung, publik berhak menilai bahwa klarifikasi ini belum menyentuh pemulihan etika publik dalam pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan eksekutif, termasuk evaluasi terhadap rencana anggaran fasilitas pimpinan daerah.
Selain itu, Reza mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak dapat dijalankan secara sepihak tanpa melibatkan unsur legislatif, yudikatif, pers, dan masyarakat.
“Pemerintahan tidak bisa dijalankan seperti perusahaan pribadi. Harus ada kolaborasi dan komunikasi yang sehat dengan semua pihak,” ujarnya.
Reza turut menyoroti hubungan pemerintah dengan media yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, komunikasi yang tidak terbangun dengan baik berpotensi menutup ruang kritik yang justru penting dalam sistem demokrasi.
“Pers kadang tidak dianggap, sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik dan kontrol sosial itu bagian dari penguatan demokrasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada publik melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu malam, 26 April 2026.
Permintaan maaf tersebut muncul setelah polemik rencana renovasi rumah dinas senilai hingga Rp25 miliar menuai kritik luas dari masyarakat.
Sorotan publik tertuju pada sejumlah item yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Rudy menyatakan siap menanggung secara pribadi fasilitas di luar fungsi kedinasan agar tidak membebani APBD.
Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap seluruh item renovasi, serta menyederhanakan penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Rudy turut merespons kritik terkait dugaan keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan dengan mencopot Hijrah Mas’ud dari posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur.
“Mulai esok, saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural di Pemprov Kaltim dan membuka ruang transparansi lebih luas,” ucapnya.
Rudy juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik ke depan.
