BONTANG: Sistem pengelolaan pendapatan daerah yang masih dijalankan secara manual dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah di Kota Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan, digitalisasi layanan dan transaksi daerah perlu segera diperluas agar pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi lebih efektif dan transparan.
Menurutnya, sistem berbasis aplikasi dapat membantu memastikan seluruh transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kehilangan pendapatan dapat ditekan.
“Sekarang dunia sudah ada di genggaman. Anak kecil saja sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Rustam mencontohkan penggunaan transaksi non tunai seperti GoPay dan DANA yang kini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.
Karena itu, ia menilai layanan dan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan daerah sudah seharusnya terintegrasi secara digital.
“Kalau tidak menggunakan aplikasi, saya yakin masih banyak potensi kehilangan pendapatan. Dengan sistem digital, seluruh transaksi dapat tercatat dengan baik, lebih transparan, dan mudah diawasi,” katanya.
Dalam pembahasan capaian pendapatan daerah, Rustam juga menyoroti laporan realisasi pendapatan yang terlihat tinggi secara persentase.
Namun menurutnya, capaian tersebut perlu dilihat lebih mendalam dan tidak hanya berdasarkan angka persentase semata.
“Tadi laporannya memang terlihat bagus, ada yang mencapai 100 persen bahkan 200 persen. Namun jika target awalnya kecil, tentu capaian itu belum tentu menggambarkan hasil yang optimal,” jelasnya.
Ia menilai masih ada potensi pendapatan daerah yang belum tergali maksimal akibat sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya digital dan terintegrasi.
Selain itu, Rustam juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering mengabaikan nominal kecil dalam transaksi tunai.
“Kalau sistemnya digital, semuanya tercatat otomatis dan tidak ada lagi celah kehilangan pendapatan,” pungkasnya. (Adv)
