SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berkomitmen memperjuangkan nasib ratusan guru honorer di Kalimantan Timur (Kaltim), agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Seno Aji, saat menghadiri pelantikan pengurus PGRI Kalimantan Timur masa bakti 2024–2029, di Hotel Grand Verona Samarinda, Jumat, 15 Mei 2026.
Dikatakan, guru honorer ini masih sekitar 400 sampai 500 orang yang harus diperjuangkan. Agar mereka bisa masuk PPPK.
“Harapannya, di akhir tahun 2026 para guru ini bisa terangkat semuanya,” ucap Wagub Seno.
Ia menambahkan, bila seluruh formasi PPPK bagi guru telah terpenuhi, pemerintah akan mengisi kebutuhan tenaga pengajar, melalui skema lanjutan agar pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Ia menyebut, guru sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam membentuk karakter generasi penerus sejak usia dini hingga pendidikan tinggi.
“Guru sangat penting bagi masyarakat, bagi anak-anak kita sejak mereka mulai usia sekolah, bahkan usia tiga hingga empat tahun sudah mulai pendidikan usia dini sampai strata tiga,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan guru akan selalu dibutuhkan manusia kapan pun dan di mana pun. Ia menilai profesi guru memiliki posisi fundamental dalam mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus membentuk etika, kedisiplinan, dan karakter peserta didik.
Wagub Seno bahkan mengenang pengalaman masa kecilnya saat menempuh pendidikan sekolah dasar di Denpasar, Bali. Ia mengisahkan bagaimana pola pendidikan saat itu menanamkan disiplin kuat kepada murid.
Namun demikian, ia menyoroti tantangan dunia pendidikan di era digital yang menurutnya membuat ruang gerak guru menjadi semakin terbatas. Wagub Seno menilai tindakan guru yang bertujuan mendisiplinkan murid terkadang disalahartikan sebagai bentuk kekerasan.
Karena itu, ia berharap organisasi profesi guru seperti PGRI mampu memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga pendidik di berbagai wilayah.
“Kadang sedikit tindakan dianggap masalah, padahal guru sedang menjalankan tanggung jawab pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wagub Seno juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk daerah pedalaman dan perbatasan.
Ia mengaku telah mengunjungi berbagai daerah pelosok seperti Mahakam Ulu hingga wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia, dan menyaksikan langsung tantangan pendidikan yang dihadapi para guru.
“Guru-guru di sana juga luar biasa perjuangannya. Kita ingin guru di Samarinda kualitasnya sama dengan guru di daerah terpencil. Tidak ada perbedaan standar pengajaran,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Kaltim mendorong adanya standardisasi dan sertifikasi guru agar kualitas pendidikan dapat lebih merata.
“Kalau dokter ada standar sertifikasinya. Guru juga perlu standardisasi agar kualitas pengajaran merata dan profesional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wagub Seno juga menyoroti masih adanya guru swasta yang belum tergabung dalam PGRI. Ia berharap kepengurusan baru dapat memperluas jangkauan organisasi untuk merangkul lebih banyak tenaga pendidik.
Di sisi lain, Seno memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk pemberian insentif kepada tenaga pendidik tingkat SMA dan SMK.
Meski diakui belum optimal, karena keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Kaltim disebut telah mulai mengalokasikan perhatian terhadap kesejahteraan guru.
“Alhamdulillah Kaltim sudah mulai memberikan insentif kepada guru SMA dan SMK, walaupun belum banyak. Kalau transfer daerah nanti membaik, guru akan menjadi prioritas,” katanya.
Tak lupa, Wagub Seno menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Kalimantan Timur atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk yang bertugas di daerah terpencil.
“Mudah-mudahan seluruh guru di Kalimantan Timur selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengajar masyarakat serta mencetak generasi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
