BONTANG: DPRD Kota Bontang menyoroti pola realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai masih menumpuk di penghujung tahun anggaran, sehingga berdampak terhadap stabilitas perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan, pola pelaksanaan belanja daerah selama ini belum berjalan ideal karena proyek pemerintah dan pencairan anggaran baru aktif pada semester akhir.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat aktivitas ekonomi masyarakat tidak bergerak merata sepanjang tahun.
“Dalam skema yang kami inginkan, APBD itu diatur dari bulan 1 sampai bulan 12, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang baru mengucur di bulan 10 saat proyek-proyek mulai berjalan,” ujarnya kepada awak media, Rabu, 13 Mei 2026.
Rustam menjelaskan keterlambatan proses tender dan pelaksanaan proyek pemerintah berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia mencontohkan sejumlah proyek baru mulai dilelang pada April, sementara pengerjaan fisik berjalan pertengahan tahun dan pembayaran anggaran dilakukan menjelang akhir tahun.
“Akibatnya UMKM ada yang macet di tengah jalan. Kami ingin uang APBD itu bisa berputar dari Januari sampai Desember,” katanya.
Rustam menilai, APBD seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga alat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mulai menyusun pola pengelolaan anggaran yang lebih merata agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan sejak awal tahun.
Menurut Rustam, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar anggaran daerah mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
“APBD itu harus diatur skemanya supaya multiplier effect-nya bisa dinikmati masyarakat, khususnya UMKM kita,” tegasnya.
Selain menyoroti pola realisasi anggaran, Komisi B DPRD Bontang juga menilai capaian serapan APBD saat ini masih belum maksimal.
Meski demikian, Rustam menuturkan ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari besarnya persentase serapan anggaran, tetapi sejauh mana belanja daerah benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi warga yang dinilai masih cukup berat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan stagnasi pendapatan masyarakat.
“Gaji tidak naik, BBM tinggi, sementara kebutuhan juga meningkat. Ini yang harus dipikirkan bersama, bagaimana APBD bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
