SAMARINDA: Siswa baru SMA, SMK, dan SLB di berbagai kabupaten dan kota berjumlah sekitar 65 anak, kini menikmati manfaat program Gratispol seragam beranggaran sekitar Rp65 miliar dari APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim
melalui Penelaah Teknis Kebijakan/PPTK Disdikbud Kaltim Priangga dalam keterangannya, Rabu, 20 Mei 2026 memastikan, program Gratispol seragam gratis telah berjalan sesuai target.
Dijelaskan, melalui program tersebut, setiap siswa kelas 10 menerima paket perlengkapan sekolah lengkap. Berupa seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk. Hingga kaos kaki yang didistribusikan secara bertahap, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Di lapangan, mayoritas siswa mengaku program tersebut, cukup membantu kebutuhan sekolah mereka, terutama dalam mengurangi pengeluaran orang tua saat tahun ajaran baru dimulai.
Siswa kelas X SMAN 14 Samarinda Satria Jibril Surya Susanto mengatakan seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih digunakan untuk kegiatan sekolah sehari-hari.
“Seragamnya adem, sepatunya juga bagus. Ini yang saya pakai sekarang masih bagus,” ujarnya.
Satria menyebut orang tuanya merasa cukup terbantu karena biaya perlengkapan sekolah dapat ditekan.
“Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, sama seragam gratis,” katanya.
Siswi SMAN 16 Samarinda Maliqa Nuur Shafa Sufiana mengatakan proses pendataan ukuran dilakukan langsung oleh pihak sekolah saat siswa mulai masuk.
“Menurut saya pendataannya enggak terlalu ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya sama pihak sekolah,” ujarnya.
Maliqa menerima perlengkapan sekolah dalam kondisi lengkap, mulai dari seragam, jilbab, sepatu hingga tas sekolah. Ia bahkan menilai kualitas bahan seragam bantuan pemerintah lebih nyaman dibanding seragam yang sebelumnya dimiliki.
“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya sebelumnya,” katanya.
Meski demikian, dirinya sempat menerima seragam dengan model lengan pendek yang tidak sesuai. Namun persoalan tersebut akhirnya diselesaikan melalui penukaran di sekolah.
“Awalnya dapat lengan pendek, terus ibu saya minta ditukarkan. Beberapa minggu kemudian diganti jadi lengan panjang,” ujarnya.
Ia juga mengeluhkan desain tas dan sepatu yang seragam sehingga cukup sulit dibedakan antar siswa.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi supaya gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” katanya.
Sementara itu, siswa SMAN 16 Samarinda lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun, mengaku ukuran sepatu yang diterimanya terasa lebih besar meski nomor sepatu sudah sesuai data awal.
“Ukuran saya 44 dan yang datang juga 44, tapi ternyata lebih besar dibanding sepatu saya sebelumnya,” ujarnya.
Karena tidak ingin repot mengembalikan barang, Christian akhirnya menukar sepatu miliknya dengan teman yang mengalami masalah sebaliknya.
“Saya cari teman yang sepatunya kekecilan lalu ditukar. Jadi sama-sama cocok,” katanya.
Meski sempat mengalami kendala ukuran, Christian tetap menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat karena hampir seluruh perlengkapan digunakan dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
“Barang-barangnya sangat berguna. Baju dan celananya adem dipakai, tasnya ringan, sepatunya juga nyaman,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan siswa lain, Rachmad Irfan Zaini, yang menilai kualitas produk bantuan berada di luar ekspektasinya.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus, sepatunya juga enak dipakai,” katanya.
Menanggapi kendala yang dialami siswa Priangga mengatakan, setahu kami sejak awal program berjalan hingga berakhir pada 31 Desember 2025 tidak ada persoalan dan semua berjalan baik.
Menurut Priangga, pemerintah sejak awal memprioritaskan kualitas produk karena perlengkapan tersebut digunakan langsung dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
Ia menjelaskan, kualitas produk diuji melalui laboratorium milik Kementerian Perdagangan, termasuk pengujian bahan konveksi di Bandung serta tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
Pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah, menggunakan size chart yang telah disosialisasikan sebelumnya sebelum diinput ke sistem pendataan Disdikbud.
Meski begitu, Priangga mengakui masih ditemukan sejumlah kecil kasus, barang tertukar maupun ukuran yang tidak sesuai.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disdikbud juga menyediakan layanan after sales selama tiga bulan agar sekolah dapat mengajukan penukaran barang jika ditemukan masalah.
“Kalau ada kekecilan, kancing lepas, atau isi kemasan tertukar, semua bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” katanya.
Priangga juga meluruskan informasi terkait nilai Rp1 juta yang beredar di masyarakat. Menurutnya, angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan harga akhir setiap paket bantuan.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. HPS yang kami susun pasti di bawah pagu dan penyedia menawar lagi di bawah HPS. Jadi bukan berarti harga barang per paket tepat Rp1 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan proses produksi dilakukan di luar Kaltim karena belum tersedia pabrik konveksi berskala besar di daerah yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Waktu produksi juga hanya sekitar dua bulan, jadi memang membutuhkan perusahaan dengan mesin dan SDM besar,” pungkasnya.
