BONTANG: DPRD Kota Bontang mengingatkan pemerintah agar memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala persyaratan administrasi yang terlalu kaku.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Muhammad Yusuf menyusul masih rendahnya cakupan penerima program kesehatan Gratispol di Kota Bontang.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas. Karena itu, pemerintah diminta memastikan warga tetap mendapatkan layanan ketika membutuhkan penanganan medis.
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Yusuf menyebut hingga saat ini program Gratispol baru mengakomodasi 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima di Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Politisi PKB itu menilai pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administratif semata, terutama ketika masyarakat sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ia mengingatkan dalam kondisi sakit, masyarakat lebih membutuhkan kepastian pelayanan dibandingkan prosedur yang berbelit.
“Saran saya, sebaiknya dari sekarang dipikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Yusuf juga menilai perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan kesehatan warga. Menurutnya, implementasi program di lapangan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Saya rasa ada kebijakan yang harus diambil. Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Selain menyoroti Program Gratispol, Yusuf turut mengingatkan pemerintah daerah agar mengantisipasi potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar.
Ia menilai persoalan pembiayaan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya. (Adv)
