SAMARINDA: Guru merupakan fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus kita lakukan hari ini, memastikan para guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan berkembang yang memadai.
“Jangan bangun kota masa depan dengan pendidikan yang tertinggal,” ungkap Anggota DPRD Kalimantan Timur Syahariah Mas’ud, yang mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan, juga harus menjadi perhatian utama.
Agar kawasan penyangga IKN, tambahnya, mampu mengikuti laju perkembangan yang terjadi.
Lanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik.
Dikatakan, pembangunan IKN harus berjalan seiring dengan penguatan sektor pendidikan. Terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi wilayah penyangga utama ibu kota negara baru tersebut.
Menurut Syahariah, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya jumlah penduduk di kawasan IKN. Penajam Paswr Utama, masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar di bidang pendidikan.
Mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, ketimpangan distribusi guru. Hingga kebutuhan peningkatan kompetensi, yang semakin mendesak.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru . Tapi lupa menyiapkan guru , yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya. Akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di atas fondasi pendidikan yang belum sepenuhnya siap,” ujarnya,
Berdasarkan data pendidikan di PPU, jumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencapai sekitar 2.448 orang. Namun, dalam periode 2025 hingga 2026, daerah tersebut menghadapi gelombang pensiun antara 78 hingga 100 guru.
Di saat yang sama, sebanyak 241 guru honorer terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini berpotensi memperbesar, kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Terutama di wilayah, yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
Syahariah menilai, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah administratif semata. Kekurangan guru akan berdampak langsung, terhadap kualitas pembelajaran. Pemerataan layanan pendidikan, serta kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, yang terus meningkat seiring perkembangan IKN.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi? Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain persoalan jumlah guru, Syahariah juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Menurutnya, implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan koding dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran.
Namun hingga saat ini, pelatihan terkait teknologi pendidikan masih belum menjangkau seluruh guru di PPU.
Di sisi lain, distribusi tenaga pendidik juga dinilai belum merata. Kecamatan Sepaku yang menjadi kawasan inti IKN mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sementara wilayah seperti Waru dan Babulu masih berpotensi mengalami kekurangan guru akibat minimnya pemerataan penempatan tenaga pendidik serta keterbatasan insentif bagi guru yang bertugas di daerah yang lebih jauh.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Syahariah mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih progresif dan terukur.
Di antaranya melalui percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebutuhan riil di lapangan, pemberian insentif bagi guru di wilayah terpencil, serta penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang diperbarui secara berkala.
Ia juga menilai sudah saatnya PPU memiliki perencanaan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN.
“Pertumbuhan kawasan IKN akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan guru, sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang, bukan setelah persoalan muncul,” katanya.
Syahariah menegaskan, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya bangunan dan modernnya teknologi, tetapi juga dari kualitas manusia yang lahir dari sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.
