SAMARINDA: Persoalan banjir di Kota Samarinda dinilai masih bisa dituntaskan dalam sisa masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun.
Namun, upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil kebijakan, penentuan prioritas, serta penanganan menyeluruh mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, program pengendalian banjir telah berjalan sejak awal kepemimpinan Andi Harun pada 2021. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan banjir tetap memungkinkan apabila program yang sudah dirintis dilanjutkan dengan langkah yang lebih terarah.
“Kalau kita lihat program-program pengendalian banjir ini sudah dimulai sejak awal kepemimpinan beliau. Mestinya dalam rentang 10 tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Rohim di Samarinda, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah kota. Salah satunya pengendalian debit air dari kawasan hulu yang berpotensi melimpas ke wilayah perkotaan.
Rohim menilai upaya konservasi di kawasan hulu perlu dioptimalkan. Pemerintah juga perlu lebih tegas mengendalikan pemotongan lahan dan alih fungsi kawasan resapan air agar kemampuan lingkungan dalam menyerap air tetap terjaga.
“Di area hulu ini konservasi harus dilakukan secara optimal. Kemudian harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pemotongan-pemotongan lahan dan alih fungsi daerah resapan,” tegasnya.
Selain kawasan hulu, pembenahan drainase di wilayah perkotaan juga menjadi pekerjaan penting. Menurut Rohim, saluran air harus memiliki elevasi yang sesuai, bebas dari sedimentasi berlebih, serta tidak tersumbat sampah agar aliran air menuju pembuangan dapat berjalan lancar.
Ia menilai pembenahan drainase tidak cukup dilakukan pada titik-titik tertentu. Pemerintah perlu memastikan jaringan saluran terhubung dan mampu mengalirkan air secara optimal ketika hujan turun.
Persoalan lainnya adalah potensi banjir ketika air sungai mengalami pasang. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Rohim mendorong pembangunan pintu air di sejumlah titik yang menjadi jalur masuk air ke kawasan Samarinda, disertai fasilitas pompa.
Dengan sistem tersebut, pintu air dapat ditutup ketika air pasang menghambat pembuangan, sementara pompa digunakan untuk membantu mengalirkan air dari kawasan perkotaan ke luar. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi hidrologi dan karakteristik masing-masing lokasi.
“Kalau misalnya ada kondisi pasang, pintu airnya ditutup kemudian air dipompa keluar. Itu nanti bisa membantu kita untuk mengurangi dampak banjir,” jelasnya.
Rohim mengaku optimistis langkah-langkah tersebut dapat dikerjakan selama pemerintah kota berani menetapkan program pengendalian banjir sebagai prioritas utama. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program sekaligus keberanian menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat efektivitas penanganan banjir.
Sejak memimpin Samarinda pada 2021, Andi Harun telah menjalankan sejumlah upaya pengendalian banjir. Di antaranya revitalisasi drainase perkotaan melalui pelebarandan n pendalaman saluran, normalisasi bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) melalui penurapan, serta pembangunan kolam retensi.
Menurut Legislator PKS ini, sisa masa kepemimpinan wali kota harus dimanfaatkan untuk mempercepat program yang paling berdampak terhadap pengurangan banjir.
Dengan prioritas yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten, ia berharap persoalan banjir yang selama ini membebani masyarakat Samarinda dapat dikurangi secara signifikan.
