SAMARINDA: Tak hanya menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) turut menaruh perhatian terkait masalah ini.
Termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pemprov bekerja sama dengan Korem 091/Aji Surya Natakesuma melalui Swakelola Tipe II dimana Korem 091/Aji Suryanatakesuma selaku Tim Pelaksana Normalisasi Sungai Karang Mumus berkolaborasi dengan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Pera Kaltim selaku Tim Persiapan dan Pengawasan.
“Progres penaganan normalisasi Sungai Karang Mumus sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 70 persen atau sekitar 12 km dari panjang sungai 17 km,” kata Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kamis (12/1/2023)
Sebagai salah satu target capaian misi Kaltim Berdaulat, Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR dan Pera telah melakukan langkah-langkah terukur sesuai arahan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda turut dilakukan khususnya dalam hal penyelesaian dampak sosial. Salah satunya terkait pembebasan kawasan bantaran sungai yang selama ini banyak didiami masyarakat agar proses pengerukan sampah dan lumpur sungai akan lebih mudah.
Isran meyakini, banjir yang kerap terjadi juga karena pendangkalan akibat sampah yang dibuang ke sungai dan rumah-rumah yang berdiri di atas sungai.
Selain itu, lanjut Nanda sapaan akrabnya, Pemprov Kaltim juga mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Karang Mumus. Bahkan selama empat tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2022, Pemprov Kaltim terus memberikan alokasi untuk penanganan banjir Samarinda dan berlanjut hingga 2023.
“Untuk penyelesaian dampak sosial pada tahun 2019, Pemprov Kaltim telah memberikan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp10 miliar kepada Pemerintah Kota Samarinda,” ungkapnya.
Semua langkah tersebut pun tak sia-sia. Hasilnya bisa terlihat seperti misalnya saat kejadian banjir pada Juni 2019 dengan limpasan benanga TMA 75 luas genangan banjir mencapai 10,97 km2.
Saat itu, sejumlah kawasan seperti Perumahan Bengkuring, Gunung Lingai/Perumahan Griya Mukti, kawasan Sempaja, Jalan Pemuda, Jalan Remaja dan Simpang Mall Lembuswana juga sekitarnya tergenang banjir selama 5-7 hari.
Akibatnya, banjir melumpuhkan beberapa ruas jalan di Kota Samarinda. Bahkan, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi harus menggunakan perahu karet untuk mengunjungi warga terdampak banjir guna mengirimkan bantuan dan memberi semangat.
“Dibandingkan dengan intensitas hujan tinggi pada November 2022 lalu, luas genangan, tinggi genangan, dan durasi genangan sudah jauh lebih terkendali,” terangnya.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi selama empat tahun, Pemprov Kaltim terus memberikan alokasi APBD untuk penanganan banjir ini.
Rinciannya tahun anggaran 2019 sebesar Rp11,9 miliar, tahun 2020 kembali dialokasikan Rp15 miliar, tahun 2021 karena pandemi Covid-19 turun menjadi Rp10,2 miliar dan tahun 2022 naik menjadi Rp20,2 miliar.
“Rencana tahun 2023 ini akan kita siapkan lagi Rp9,8 miliar untuk normalisasi SKM,” ucapnya.
Bukan hanya normalisasi SKM, Pemprov Kaltim juga menyiapkan miliaran rupiah untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Asam Besar, pembangunan saluran drainase di Jalan DI Panjaitan, normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Talang Sari, pengendalian banjir Sistem Karang Asam Besar, pengendalian banjir Sistem Karang Asam Kecil dan pembangunan drainase Jalan Pemuda III Sub Sistem Semani (Sentosa – Remaja – Ahmad Yani).
Pemprov Kaltim juga mengalokasikan dana pengendalian banjir untuk kabupaten dan kota lainnya untuk pengendalian banjir, diantaranya untuk Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Berau dan Paser.
