SAMARINDA: Aliansi Rakyat Kaltim menempatkan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan desentralisasi sebagai tuntutan paling mendesak dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Simpang Gajah Mada, Samarinda, Kamis, 3 September 2026.
Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Al Farizy mengatakan persoalan DBH menjadi perhatian karena Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, tetapi manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat belum sebanding.
“Yang paling urgensi sebenarnya adalah soal DBH dan soal prinsip desentralisasi,” ujarnya saat demo sedang berlangsung.
Ia menilai kondisi tersebut terlihat dari masih adanya persoalan pemadaman listrik, antrean BBM, ketidakmerataan pendidikan hingga kampung-kampung yang belum memperoleh akses air bersih dan listrik.
Menurut Salman, kondisi itu menjadi gambaran masih adanya ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat Kaltim. Karena itu, pihaknya mendesak agar pembagian DBH dievaluasi dan hak daerah dalam mengelola pembangunan kembali diperkuat.
“DBH kenapa? Kita menyumbang PNBP terbesar tapi hasilnya tidak ada ke kita,” tegasnya.
Selain persoalan DBH, Aliansi Rakyat Kaltim juga menyoroti prinsip desentralisasi yang dinilai semakin tergerus. Salman menyebut daerah membutuhkan ruang dan kewenangan yang memadai untuk membangun wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami merasa di rezim Prabowo-Gibran sekarang ini prinsip desentralisasi itu makin kian tergerus. Tidak ada kemudian hak-hak daerah untuk coba kembali membangun daerahnya,” jelasnya.
Karena itu, tuntutan penghentian pemangkasan DBH serta penegakan kembali desentralisasi dan otonomi daerah ditempatkan sebagai salah satu fokus utama dalam aksi tersebut.
Salman menegaskan, persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya Aliansi Rakyat Kaltim menunjukkan bahwa kontribusi Kaltim terhadap negara harus diikuti dengan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat di daerah.
“Kaltim itu ada, Kaltim itu nyata dan Kaltim itu ada gerakan,” tegasnya.
