SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak membuat pembangunan di Kota Tepian terhenti. Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak prioritas agar anggaran tetap dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun setelah meninjau sejumlah pembangunan dan fasilitas publik di Samarinda.
Ia menyebut sejumlah program tetap berjalan, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan, penyelesaian Teras Samarinda tahap II, hingga pekerjaan sodetan Jalan Cermai menuju Sungai Mahakam.
“Insyaallah Samarinda memakai prinsip efisiensi bukan untuk berhenti belanja, tapi kita berani berhenti boros, sehingga dana APBD itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya di Teras Samarinda, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia menyampaikan efisiensi juga berjalan beriringan dengan upaya Pemkot Samarinda menyelesaikan kewajiban keuangan. Ia mengaku penyelesaian utang pemerintah kota saat ini telah mencapai lebih dari 50 persen.
“Lagi-lagi saya ingin mengatakan, kami bertanggung jawab dan sekarang sudah lebih dari 50 persen. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap utang itu dan utang itu bisa selesai,” tegasnya.
Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda menyiapkan skenario pembayaran secara bertahap kepada kontraktor dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah daerah. Dalam proses tersebut, Pemkot Samarinda memastikan tidak menambah utang baru di tempat lain.
Ia menargetkan kondisi APBD Samarinda pada 2027 akan lebih sehat dibandingkan 2026. Meski besaran APBD diperkirakan tidak jauh berbeda, tingkat kesehatan anggaran diharapkan membaik seiring berkurangnya kewajiban yang masih harus diselesaikan.
“Insyaallah APBD 2027 kembali sehat, walaupun berkurang. Jadi APBD 2027 tetap kurang lebih sama, potretnya dengan 2026, tapi kira-kira tingkat kesehatannya lebih bagus dari tahun 2026,” jelasnya.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas publik tetap berlanjut. Empat puskesmas dan satu rumah sakit ibu dan anak direncanakan diresmikan, sementara Teras Samarinda tahap II pada tiga segmen juga telah memasuki tahap akhir.
Pemkot juga mulai mengerjakan sodetan Jalan Cermai menuju Sungai Mahakam sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di kawasan tersebut. Sejumlah sekolah tingkat SMP pun direncanakan turut diresmikan pada bulan berikutnya.
Andi Harun menilai keberlanjutan pembangunan tersebut menunjukkan efisiensi tidak identik dengan penghentian belanja pemerintah.
Ia menambahkan, efisiensi tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan itu menjadi bagian dari kepatuhan Pemkot Samarinda terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk memprioritaskan pelayanan dasar, pelayanan publik, serta belanja wajib.
