SAMARINDA: Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemerintah membatalkan pengelolan tambang untuk peeguruan tinggi, sejak 17 Februari 2025, kemarin RUU Minerba Perubahan keempat resmi membatalkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan setelah menimbang terhadap usulan dari DPR RI, maka pemberian tambang kepada perguruan tinggi resmi dibatalkan. “Yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ungkap Supratman saat konferensi pers RUU Minerba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Februari 2025. Jadi di dalam revisi UU Minerba kali ini, yang ada adalah…
Penulis: Akmal
SAMARINDA : Rocky Gerung sebut pemangkasan anggaran pendidikan dikarenakan takut anak bangsa memiliki kecerdasan, lantaran Rocky menganggap untuk menumbangkan kekuasaan maka lawannya adalah kecerdasan. Siasat pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN 2025 senilai Rp306,7 triliun. Menurut Rocky pemangkasan anggaran akan membuat bertambahnya angka putus sekolah. Banyak siswa, terutama dari keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya, yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan. “Pengurangan anggaran dapat menyebabkan mereka putus sekolah karena tidak mampu lagi membayar biaya pendidikan,” ungkap Rocky saat jadi narsum di Himakum UMKT, pada Senin, 17 Februari.…
SAMARINDA: Kabar terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir santer beredar, ada beberapa pihak yang menilai megaproyek ibu kota pengganti Jakarta tersebut bakal mangkrak karena tidak mendapatkan aliran dana. Tidak sedikit pula yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membatalkannya. Hal ini menjadi perdebatan bagi pejabat daerah, terkhususnya Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Arfan mengatakan jika anggaran IKN dipangkas itu sangat sulit, sedangkan notabenenya sudah ada upaya penekanan anggaran. “Kita sudah melihat anggaran di tekan, bahkan IKN juga makan anggaran, kalau sampai mangkrak bakal jadi kota hantu,” paparnya belum lama ini. Kendati demikian, Arfan merasa harus…
SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, minta program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Kaltim, harus ada penyesuaian, lantaran harga bahan pokok makanan berbeda dengan pusat. Menurut dokter Adi, MBG ini program yang positif, sehingga pelaksanaannya juga perlu teknis yang sesuai, Benua Etam harus menyesuaikan, mulai dari harga hingga kondimen dalam MBG tersebut. “Seluruh Indonesia juga masih belajar, kita lakukan uji coba ternyata anggaran tidak sama dengan di Jawa karena bahan pokoknya harga makanan lebih tinggi,” ungkap Adi belum lama ini. Selain itu, program baru ini inplementasinya harus banyak belajar, dan juga menyiapkan agar pelaksanaannya…
SAMARINDA: Rektor Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur (UMKT) apresiasi Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum), yang berani menghadirkan Rocky Gerung dalam kegiatan seminar nasional, pada 17 Februari 2025. Muhammad Musiyam, menyambut baik kedatangan Rocky Gerung sebagai wujud intelektualitas. “Pertama kita bersyukur dapat menghadirkan Rocky Gerung, tidak mudah karena padat sekali jadwalnya, apresiasi besar untuk Himakum sudah bisa menghadirkan,” terangnya. Menurutnya, kehadiran Rocky Gerung sebagai simbol perdebatan atau perdiskusian untuk kemajuan negara, sebab negara ini didirikan atas fase ide besar. “Dilkukan oleh orang intelektual, oleh karena itu, harus terus digelorakan,” ungkapnya. Selain itu, Musiyam, menyampaikan Rocky Gerung terus memghidupkan nalar kritis dan perdebatan dalam…
SAMARINDA : Komisi I DPRD Samarinda pastikan akan menghapus dan merevisi seluruh aturan yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan aturan hierarki di atasnya. Hal itu dipastikan langsung oleh Ketua Komisi I, Samri Shaputra, ia mengatakan bahwa peraturan yang tidak relevan memang sudah semestinya dirombak. “Menurut saya itu kewajiban, kalau ada produk hukum yang sudah tidak sejalan dengan kondisi sekarang, harus dihapus atau di revisi,” terangnya beberapa waktu lalu. Dicontohkannya, bahwa di DPRD Samarinda ada Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dibuat 20 tahun lalu, sejatinya pasti ada hal yang sudah tidak relevan dan perlu ditindaklanjuti. “Karena harus ikut perkembangan jaman,…
SAMARINDA : Pendidikan sejauh ini selalu menjadi garda terdepan bagi anak bangsa, wacana generasi emas, harus beriringan dengan pendidikan berkualitas. Fenomena pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana (sapras) menjadi problem paling hangat untuk dibahas bersama. Bahkan persoalan anggaran pendidikan juga tidak bisa luput dari perhatian, sejatinya anggaran ini menjadi pilar pendukung terhadap keberlangsungan dunia pendidikan. Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya, mulai memperhatikan kemaslahatan pendidikan untuk mencetak generasi di Benua Etam yang memiliki daya saing. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengatakan banyak kekurangan pendidikan di Kaltim, contohnya ialah sapras yang sudah tidak memadai. “Kekurangan kita itu terutama sapras sekolah, ada…
SAMARINDA : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengimbau agar euforia pengembangan pariwisata tidak melupakan pemberdayaan dan kesejahteraan penduduk lokal. Hal itu juga menjadi perhatian khusus, lantaran suatu tempat atau destinasi wisata tidak terlepas dengan penduduk lokal yang sebagai ciri khas. Selain itu, pembangunan kepada masyarakat setempat juga menjadi hal yang penting, contohnya dalam waktu dekat ini akan ada event Maratua Run 2025, sehingga masyarakat setempat perlu adanya pemberdayaan untuk menunjang wisata disana. “Event-event seperti Maratua Run 2025 sangat bagus untuk memperkenalkan objek wisata bahari kita lebih luas lagi. Namun, kita tidak boleh melupakan bagaimana membangun masyarakat setempat agar…
SAMARINDA : Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu merasa aneh atas forum rektor yang bersepakat perguruan tinggi mengelola tambang. Dirinya berpendapat, bahwa tidak ada satupun tambang yang bermanfaat, justru tambang hari ini hadir itu membunuh secara perlahan. Sehingga lahirnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pertambangan dalam RUU Minerba terhadap perguruan tinggi ini dinilai sangat tidak bermoral. “Awalnya, ini lahir dari pemerintah, dan juga forum rektor dilanjutkan dengan lembaga perguruan tinggi yang menyarankan akses langsung ke tambang dengan dalih penelitian dan riset,” ungkapnya pada Kamis, 13 Februari 2025. Dari hal itu, dirinya merasa sangat menyayangkan, bahwa gelar doktor, profesor itu…
SAMARINDA : Perkembangan zaman beriringan dengan tumbuhnya peradaban. Segala bentuk peraturan tentu menjadi hal yang selalu mengikat. Gejolak produk hukum yang tidak pro terhadap rakyat menjadi tanda tanya besar peran atau kontribusi wakil rakyat. Hal ini menjadi konflik yang mengakar di tataran masyarakat. Produk hukum menjadi pilar utama dalam penerapan kebijakan. DPRD Kaltim khususnya, memiliki peran legislasi dalam rancangan atau pengesahan peraturan daerah (perda). Akan tetapi perda yang sudah kadaluarsa atau tidak pro terhadap rakyat harus segera dicabut. Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin angkat bicara terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa produk hukum yang sudah sekian puluh tahun harusnya…