Penulis: Ira Nur Ajijah

“Peringatan Hari Bakti PU kali ini tidak hanya meriah, tapi juga bermanfaat dan penuh berkah. Ini adalah wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian Dinas PUPR kepada masyarakat,” ungkap Fitra Firnanda.

“Dari pemantauan kita hari ini, progres pekerjaan perhari ini mencapai 19.89 persen, melampaui target hampir 2 persen,” jelasnya saat diwawancarai usai pengecekan terowongan.

“Saat memasuki masa kampanye, kita berharap agar semua pihak, baik parpol, tim sukses, maupun pendukungnya, dapat menjalani proses demokrasi dengan kedewasaan. Hindarilah sikap saling mencaci dan menjelekkan sesama,” ungkap Eko, Sabtu (2/12/2023).

“Sosialisasi wawasan kebangsaan menjadi fokus kami, terutama dalam mengenalkan makna politik yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Kebijakan-kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia politik,” ujar Eko, Sabtu (2/12/2023).

“Eskalasi politik akan semakin tinggi, kita harus fokus melaksanakan tugas dan amanah, serta menjaga netralitas dalam setiap situasi politik,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR, Minggu (3/12/2023)

“Dari sektor air minum, yang tadinya di awal RPJMD 2019 kisarannya sekitar 50 persen. Loncatannya cukup besar,” ujarnya saat ditemui usai upacara Hari Bakti PU ke-78, di Halaman Kantor PUPR Provinsi Kaltim, Minggu (3/12/2023).

“Tentu ini kegiatan rutinitas kita setiap tahun memperingati dan sebagai penyemangat untuk seluruh insan PUPR agar tetap bekerja sebagaimana yang di amanatkan,” katanya.

“Kita bersyukur sampai saat ini masih bisa hidup rukun, bertoleransi, bahkan menjadi contoh oleh provinsi lain sehingga kita dijuluki Indonesia mini,” ucap Eko Susanto, Kamis (30/11/2023)

“Dalam masa kampanye ini, kita harus berhati-hati karena media sosial sangat masif dan hampir semua orang memiliki akses. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kita dibatasi oleh Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” ungkap Eko Susanto, Kamis(30/11/2023).

“Dalam beberapa pertimbangan pemerintah pusat, Kaltim dipilih sebagai daerah pemindahan ibu kota negara karena selama ini kita mampu membangun kondusifitas daerah, menciptakan keamanan, kedamaian, persatuan, dan kesatuan,” ucap Eko Susanto, Kamis (30/11/2023).