KUTIM: Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim, Rabu, 17 Desember 2025.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di pemerintahan daerah guna memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam prosesi itu, dr. Yuwana Kurniawati resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kutim.
Sementara itu, jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipercayakan kepada Januar Bayu Irawan.
Selain itu, Trisno dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim diamanahkan kepada Zaenudin.
Adapun Arif Nurwahyuni dipercaya memimpin Dinas Perkebunan, sedangkan Tabrani dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pada momentum tersebut, Ardiansyah menegaskan pelantikan bukan sekadar acara seremonial.
Ia menyebut pengisian jabatan sebagai bagian dari upaya pembenahan birokrasi dan reformasi pemerintahan daerah.
“Jabatan adalah tanggung jawab moral dan profesional. Bukan penghargaan,” kata Ardiansyah.
Ia mengingatkan para pejabat bahwa amanah yang diterima harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi.
Menurut dia, perilaku aparatur tidak hanya dinilai di kantor, tetapi juga di tengah masyarakat. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut menjaga etika sosial dan moral pelayanan publik.
“Saudara harus menjaga marwah diri, keluarga, serta marwah Pemerintah Kabupaten Kutim,” ujarnya.
Ardiansyah juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kutim, kata dia, masih berada di peringkat ke-10 tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Posisi tersebut, menurut dia, menjadi tanggung jawab bersama seluruh kepala perangkat daerah.
“Kalau bekerja hanya datang, menerima gaji, lalu pulang, itu bukan yang kita harapkan,” kata Ardiansyah.
Ia menekankan pentingnya kerja nyata untuk memperbaiki integritas birokrasi sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Fokus pembangunan, kata Ardiansyah, meliputi infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan wilayah pesisir.
Meski memiliki sumber daya alam melimpah, Kutim dinilai masih membutuhkan kerja keras agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Ardiansyah meminta jajaran birokrasi membangun organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta tuntutan pelayanan publik.
Ia mendorong peningkatan transparansi kinerja dan penguatan pengawasan internal di setiap perangkat daerah.
Menurut Ardiansyah, pejabat pimpinan tinggi pratama harus menjadi penggerak utama organisasi.
Ia meminta mereka meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor agar kebijakan kepala daerah berjalan efektif.
Sementara itu, pejabat fungsional disebut sebagai penopang profesionalisme birokrasi yang bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengajak seluruh aparatur menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian.
Ia meminta pejabat terus belajar, berinovasi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Kita akan dinilai bukan dari kata-kata, tetapi dari hasil kerja nyata,” pungkasnya.
