Browsing: DPRD Samarinda

“Isinya hampir semua bidang dimasukkan, seperti Perda minuman keras dan anak jalanan, yang sebenarnya sudah diatur dalam Perda lain di bawah OPD Dinas Sosial. Ini jatuhnya sapu jagat,” ungkap Deni.

“Kita ingin tenaga kerja di Samarinda terserap di IKN dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, kita harus memiliki lembaga sertifikasi dan sering melakukan pelatihan,” ujarnya.

“Sikap ini jelas merupakan pembohongan terhadap DPRD kota. Mereka menyatakan dokumen sudah lengkap, tetapi ternyata masih dalam proses,” tegas Samri saat ditemui di kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (11/6/2024).

“Pentingnya perencanaan pembangunan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, jangan nafsu membangun tapi masyarakat diabaikan,” tegasnya.

“Pelaku UMKM diberikan batas waktu sampai bulan Oktober 2024 untuk segera melakukan sertifikasi halal dan higienis,” ungkap Rohim dalam diskusi di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (5/6/2024).

“Pemilik RPU dan RPH segerakan mengurus sertifikasi halal dan higienis sangat penting. Ini bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk hewani,” ucapnya.

“Masalah gas bukan hanya di Kota Samarinda, kota-kota lain permasalahannya sama. Kami beberapa kali memanggil Pertamina untuk menanyakan, minggu ini akan kita panggil lagi,” ucap Novi di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Rabu (5/6/2024).

“Disdag selalu memberi suatu inovasi bahwa akan diinventarisir siapa saja yang bisa menerima, tapi sampai sekarang kita tidak tahu mana yang berhak menerima,” ujar Laila dalam pernyataannya.

“Mereka ini lagi semangat-semangatnya bertugas dengan kepemimpinan barunya. Tapi dari sisi SDM-nya saja Satpol PP ini masih kekurangan,” ucapnya seusai memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Raperda Trantibum), Rabu (22/5/2024)

“Dari Rp15 miliar yang dialokasikan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baru terealisasi Rp8,5 miliar atau sekitar 79 persen,” ungkap Laila usai hearing dengan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda dan BPD Kaltim Kaltara, Rabu (8/5/2024).