Samarinda – Instansi pengampu komunikasi pimpinan harus terus berpikir kreatif untuk menciptakan konten-konten informatif dan edukatif.
Tugas instansi pengampu komunikasi pimpinan, baik Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Bagian Prokompim atau Diskominfo di provinsi maupun kabupaten dan kota adalah menyajikan informasi dan mengedukasi masyarakat tanpa perlu khawatir atau was-was akan mendapat reaksi negatif netizen.
“Fungsi komunikasi pimpinan jalankan saja. Setiap konten yang dipublikasikan jangan berpikir semua akan baik. Nyaris dominan negatif, tapi itulah tantangan kita,” kata Kepala Bidang Humas Puspen Kemendagri Aang Witarsa Rofik saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Materi dan Komunikasi Pimpinan se-Kalimantan Timur dengan tema “Membangun Sinergisitas dan Profesionalitas Menyongsong Ibu Kota Negara Nusantara di Bumi Etam”. Rakor digelar di Novotel Hotel Balikpapan, Senin (14/11/2022).
Instansi pengampu kehumasan lanjut Aang Witarsa memiliki tugas dan fungsi membangun dan menjaga citra positif pemerintah dan kepala daerah.
“Jadi, sehebat apapun program pimpinan, kalau kita tidak bisa mendesiminasikan kepada publik, maka pasti humas dianggap tidak bekerja. Inilah tantangan kita. Bagaimana membuat konten dan memilih saluran media yang tepat untuk publikasi,” beber Aang Witarsa.
Peran kehumasan lainnya sambung Aang Witarsa adalah menyampaikan laporan tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat. Bagian kehumasan (Adpim atau Prokompim) harus juga melaporkan isu-isu negatif, bukan hanya berita-berita positif.
“Jangan pernah menyembunyikan isu negatif. ABS, asal bos senang. Isu negatif diumpetin, itu sangat tidak bagus karena tidak memberi jalan pimpinan untuk mencari solusi,” pesan Aang yang secara rutin memberi laporan kepada pimpinannya di Kementerian Dalam Negeri.
Untuk komunikasi pimpinan yang efektif, dia mengimbau agar bagian komunikasi pimpinan di daerah memanfaatkan semua saluran media. Mereka juga tidak perlu antikritik atau takut diserang netizen.
“Kalau gak mau ada kritik, berhenti saja kita. Karena tugas kita adalah menginformasikan dan mengedukasi. Yang penting, ketika ada kritik atau pertanyaan netizen harus cepat direspon. Itu artinya kita ada untuk mereka. Yang penting harus tetap sesuai SOP. Tidak asal naik, asal jawab. Harus ada tentang kendali,” paparnya lagi.
Selain itu, Biro Adpim atau Diskominfo sebagai pengampu komunikasi pemerintah, harus memahami dua hal.
Pertama, regulasi. Sebab, jangan sampai menyampaikan komunikasi pimpinan justru merilis regulasi yang salah atau bertentangan dengan regulasi yang benar.
Kedua, memiliki intuisi apakah publikasi yang dilakukan akan berdampak secara politik atau tidak kepada pimpinan.
“Kemudian, jangan khawatir tidak ada anggaran, optimalkan media sosial. Jangan juga ada dikotomi Biro Adpim atau Prokompim dengan Kominfo. Terpenting, kerja-kerja kehumasan berjalan baik dan tetap semangat,” tandasnya.
“Kalau ada haters, jangan kita main blokir. Kita harus punya cara untuk menjawab. Harus cepat merespon netizen. Tapi tetap pakai SOP,” imbuhnya.
Narasumber lainnya praktisi media, Anton Hendrawan menegaskan di era kekinian, masyarakat cenderung menggunakan media digital ketimbang media konvensional seperti koran dan televisi.
Masyarakat dewasa ini kata dia, lebih cenderung menyimak tampilan video di berbagai platform media sosial maupun media online.
Bagian komunikasi pimpinan pemerintah harus lebih aktif memproduksi video.
“Konten video pimpinan harus cepat, singkat, padat dan mudah dimengerti. Tapi kunci utamanya adalah kerja tim,” pungkas Anton yang ikut memproduksi film Si Bolang di Trans7.
Rakor dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim Hj Syarifah Alawiyah.
