Jakarta – Karena pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat merosot. Oleh sebab itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta pemerintahan desa/kelurahan untuk lebih jeli mendata warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).
“Saya pesan kepada pemerintah daerah terutama perangkat desa maupun kelurahan agar betul-betul melihat warganya saat didata agar jangan sampai kelewatan dan tidak mendapatkan bantuan,” kata Muhadjir saat mengecek distribusi bantuan sosial, Rabu (4/8/2021).
Menurutnya apabila semua sudah terdata, nama-nama tersebut akan diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga bisa mendapatkan bansos.
Dilansir Kompas.com bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 kilogram.
Dirinya mengatakan pemerintah pusat akan membantu seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan. Dan kalaupun ada yang belum terjangkau masih ada bantuan dana desa/kelurahan bahkan kabupaten/kota juga menyediakan anggaran dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Karena itu saya tekankan agar aparat kelurahan/desa dan RT/RW memperhatikan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dirinya menambahkan imbauan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi tidak pernah mendapat sentuhan bantuan pemerintah.
