SAMARINDA: Keterbatasan anggaran dinilai masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan program pembangunan ketahanan keluarga di Kota Samarinda.
Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program, mulai dari pengendalian penduduk, keluarga berencana, hingga percepatan penurunan stunting yang belum dapat berjalan secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, sebagian besar anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) justru terserap untuk belanja pegawai, tunjangan, dan operasional rutin.
Sementara pelaksanaan berbagai program strategis lebih banyak mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat melalui BKKBN.
Menurutnya, dengan anggaran sekitar Rp10 miliar, DP2KB telah berupaya menjalankan berbagai program semaksimal mungkin.
Program tersebut meliputi pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, keluarga berencana (KB), hingga Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah.
“Kalau dibilang cukup tentu belum. Tapi kami melihat mereka sudah maksimal menjalankan program dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Sri Puji menjelaskan, keberhasilan program DP2KB juga ditopang oleh para kader dan agen di lapangan, seperti kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat insentif bagi para kader masih sangat minim.
Selain anggaran, Komisi IV juga menyoroti belum sinkronnya data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut data yang dimiliki DP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial masih berbeda, termasuk terkait jumlah Posyandu, ibu hamil, balita, hingga keluarga rentan stunting.
Perbedaan data tersebut dinilai berpotensi menyebabkan program dan anggaran tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya berbeda-beda, bagaimana program bisa tepat sasaran. Karena itu kami mendorong agar seluruh OPD menggunakan satu data, terutama dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Komisi IV juga berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat menambah alokasi anggaran, baik melalui APBD Perubahan maupun penyusunan APBD tahun berikutnya.
Tambahan anggaran dinilai diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program sekaligus memperbaiki sarana pendukung DP2KB.
Sri Puji mengungkapkan kondisi kantor DP2KB maupun balai penyuluhan keluarga berencana di sejumlah kecamatan sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan renovasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, penguatan program ketahanan keluarga harus menjadi perhatian serius karena menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda.
“Pembangunan SDM dimulai dari keluarga. Kalau ketahanan keluarganya kuat, maka kualitas sumber daya manusianya juga akan semakin baik. Karena itu kami berharap pemerintah kota memberikan perhatian lebih terhadap program ini,” pungkasnya.
