SAMARINDA : Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menindaklanjuti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terlambat.
Dengan waktu yang tersisa di akhir tahun anggaran, Sarkowi menyerukan percepatan evaluasi program kerja dan realisasi anggaran untuk memastikan kinerja DPRD tetap optimal.
“Sekarang saatnya melakukan percepatan karena AKD-nya terlambat. Sudah akhir tahun anggaran, maka kita harus gerak cepat,” ucapnya usai Rapur ke-6 DPRD Kaltim dengan agenda Penetapan AKD, Selasa (24/12/2024).
Ia menyarankan agar AKD yang telah dibentuk segera menggelar rapat dan memanggil OPD-OPD untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi anggaran APBD 2024.
Menjawab keraguan soal waktu yang sempit menjelang akhir tahun, Sarkowi menilai pelaksanaan evaluasi dapat dilanjutkan hingga Januari 2025 tanpa melanggar tugas dan fungsi DPRD.
“Kita tidak terpaku di bulan Desember. Perencanaan programnya bisa dimulai sekarang, sementara evaluasinya bisa berlanjut di Januari. Hal ini sesuai dengan tupoksi masing-masing komisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini dokumen APBD Perubahan 2024 sedang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk verifikasi. Banggar DPRD, pemerintah, dan TAPD nantinya harus segera mempelajari evaluasi dari Kemendagri.
Setelah dokumen dari Kemendagri keluar pada awal Januari, Banmus (Badan Musyawarah) harus segera membahasnya untuk menyusun jadwal kegiatan DPRD secara terstruktur.
Sarkowi juga mengingatkan pimpinan DPRD untuk segera menyusun agenda kerja, termasuk meminta Banmus merancang jadwal kegiatan dalam waktu dekat. Menurutnya, keterlambatan pembentukan AKD ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu fungsi legislatif.
Mengingat AKD baru terbentuk, pimpinan DPRD perlu segera mengarahkan penyusunan agenda kerja. Komisi-komisi juga harus memanggil OPD terkait untuk mengevaluasi anggaran, terutama dalam kaitannya dengan APBD 2024.
Sarkowi juga mengingatkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pansus Renja di Jakarta, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembahasan APBD yang sedang diverifikasi di Kemendagri.
“Dokumen APBD kita sekarang ada di Kemendagri, kemungkinan awal Januari sudah akan keluar. Pembahasan lanjutan harus segera dilakukan Banmus,” ujar Sarkowi.
Ia menggarisbawahi bahwa penyusunan program kerja DPRD sangat penting untuk mendukung pembahasan APBD dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi OPD.
“AKD harus segera menyusun program kerjanya karena APBD adalah prioritas, selain banyak persoalan OPD yang perlu dievaluasi. Kita tidak bisa berlama-lama,” tutupnya.(*)