JAKARTA: Sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan berkomitmen memperkuat peran investasi di sektor properti sebagai salah satu motor utama pembangunan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar pada Rabu, 12 November 2025.
Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.
Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional tercatat Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan, terdiri atas PMDN Rp789,7 triliun dan PMA Rp644,6 triliun.
Tiga sektor terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).
Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional.
“Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya.
Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, antara lain melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) dan PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
Implementasi Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.
“Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Ricky.
Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam.
Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya, dan menyumbang 30 persen terhadap total investasi nasional.
“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR, menyebut pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah hingga 2029.
Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan serta mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebanyak 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak, di mana 79 persen berada di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Kementerian PUPR juga memperkuat dukungan kebijakan dengan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja, serta pembiayaan FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun bagi pengembang dan kontraktor kecil.
“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.
Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75 persen, stimulus fiskal, dan proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, serta Tol Layang Jabodetabek.
Sementara itu, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic”, yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama ekonomi nasional.
Menurut riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional senilai Rp2.300–2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja di lebih dari 185 sektor turunan.
“Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi, tetapi katalis pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.
Ia menilai kombinasi PPN DTP hingga 2027, program 3 juta rumah, dan digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.
Dari sisi industri, Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengungkapkan rencana perusahaan membangun pabrik energi pintar di Batam dengan kapasitas 4 GWh, menjadi fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok.
“Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.
Pabrik seluas 60.000 m² itu akan menjadi pusat produksi global untuk smart appliances dan solusi energi berkelanjutan. Midea mencatat pendapatan global USD 57,5 miliar dan laba bersih USD 5,4 miliar pada 2024, serta memiliki 38 pusat inovasi di berbagai negara.
“Investasi ini akan memperkuat rantai pasok energi hijau sekaligus mendorong transformasi industri nasional menuju digitalisasi dan efisiensi energi,” tambahnya.
Pengamat properti Anton Sitorus dari CBRE Indonesia memperkirakan tahun 2026 akan menjadi fase pemulihan moderat bagi sektor properti nasional, dengan pertumbuhan positif pada segmen logistik dan industri.
Menurutnya, suku bunga KPR diproyeksikan turun ke kisaran 4,5–5,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tetap solid di level 5 persen.
“Stabilitas makroekonomi dan dorongan kebijakan fiskal akan memperkuat keyakinan investor jangka menengah,” ujarnya.
Anton juga menyoroti tren utama properti ke depan seperti gedung hijau berkelanjutan, kawasan Transit Oriented Development (TOD), dan adopsi PropTech berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Pengembang yang adaptif terhadap digitalisasi dan keberlanjutan akan menjadi pemain dominan di lanskap properti masa depan,” pungkasnya.
