SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta anggota DPR RI melalui Tim Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat memperjuangkan dan memikirkan regulasi yang tepat untuk haji dan umrah hingga kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara).
Ia menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menegaskan untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran pengelolaan anggaran.
“Ini harus diperjelas oleh DPR RI tentang efisiensi bagi ASN. Itu harus dipertegas,” katanya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan Tim Prolegnas DPR RI di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (23/12/2024).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menginginkan jangan sampai kebijakan pusat dalam mengukur alokasi anggaran berdasarkan indeks kinerja.
Hal itu, sebab ia mengaku pemerintah daerah tidak bisa mengukur uang yang dimiliki (APBD) berdasarkan indeks kinerja.
“Kami harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kritiknya.
Menurutnya, yang seharusnya diukur ialah berapa jalan yang sudah dibangun, berapa sambungan listrik yang sudah diselesaikan serta jumlah rumah layak huni yang disiapkan.
“Seharusnya begitu, bukan indeks kinerja dan itu hanya pusat yang tahu parameternya. Ini rumit,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengeluhkan persoalan di Kabupaten Paser terkait jalan negara dilewati kendaraan pertambangan. Namun daerah tidak bisa bertindak karena kewenangan ada di pusat.
“Tetapi, pusat tidak mau tahu. Inilah yang menjadi aspirasi kami,” tuturnya.
Akmal meminta kejelasan deadline untuk menyampaikan dokumen dan berdiskusi dengan kelompok masyarakat di daerah.
“Sebagai regulasi, tentu pemerintah daerahlah eksekutornya,” pungkasnya.
Kunjungan Tim Prolegnas dipimpin Ketua Tim Prolegnas DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan bersama tujuh anggota.(*)