SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas, khususnya para siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aspirasi Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kaltim yang disuarakan dalam Aksi 214 di depan DPRD Kaltim, Selasa, 21 April 2026.
Rudy memastikan bahwa Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas akan menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran mendatang, meski saat ini kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.
“Saya sedikit agak konsentrasi di pendidikan karena di situ ada tempat anak-anak kita yang disabilitas, yaitu SLB. Tapi ini akan menjadi catatan saya sendiri, baik untuk Bappeda maupun Biro Kesra, untuk memperhatikan saudara-saudara kita melalui BST atau Bantuan Sosial Terencana,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.
Sebelumnya, Ketua forum tersebut, Muhammad Ali, menyampaikan kekecewaan atas dihentikannya BST yang selama ini menjadi penopang kebutuhan hidup ribuan penyandang disabilitas.
“Dari zaman Pak Awang Faroek sampai Pak Isran Noor, BST itu rutin kami dapat. Bahkan di zaman Pak Isran kuotanya ditambah dari 5.000 menjadi 7.000 orang. Tapi sekarang tidak ada sama sekali,” tegasnya.
Selain pemulihan BST, kelompok disabilitas juga menuntut akses kerja yang lebih adil serta pengaktifan kembali layanan BPJS bagi penyandang disabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, bahkan mendekati Rp1 triliun berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap belanja yang dianggap tidak mendesak.
“Anggaran kita jauh (defisit) banget. Jadi memang sabar semuanya saudara-saudaraku, mungkin banyak yang belum terakomodir. Bahkan anggaran untuk helikopter, mobil dinas saya coret. Saya pribadi lebih memilih pakai mobil pribadi, asalkan anggaran bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, secara teknis bantuan sosial seperti BST hanya dapat dimasukkan dalam skema APBD Murni, bukan pada APBD Perubahan.
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah menyusun perencanaan anggaran tahun 2027 melalui forum diskusi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Rudy pun menginstruksikan jajarannya, termasuk Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk mengawal agar usulan BST bagi disabilitas dapat masuk dalam perencanaan tersebut.
“Sekarang proses pembahasan sedang berjalan, kita sudah melaksanakan diskusi publik. Ini persiapan untuk Musrenbang. Saya berharap teman-teman juga aktif memberikan masukan agar perencanaan ini bisa memberikan ‘warna’, termasuk memastikan BST disabilitas tadi terakomodir,” ujarnya.
Meski besaran bantuan dan kuota penerima nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini sangat terbatas, Rudy menegaskan keberpihakan terhadap kelompok disabilitas harus tetap tercermin dalam kebijakan anggaran.
“Yang penting terakomodir dulu. Saya ingin memastikan bahwa pemerintah hadir untuk anak-anak kita di SLB dan keluarga disabilitas di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
