JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan pentingnya kesesuaian data dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah sebab diakuinya persoalan yang masih terjadi hingga saat ini belum adanya sinkronisasi data antara pusat dan daerah.
“Ini yang sekarang sedang kami petakan. Ke depan, minimal di masa tugas saya sebagai Pj Gubernur Kaltim, paling tidak kita sudah bisa siapkan semua data presisi, sehingga perencanaan pembangunan ke depan akan lebih tepat sasaran,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perumahan Rakyat Kongres II Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Tanpa Backlog Perumahan” di Ballroom The Raffles Hotel Ciputra World Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Akmal menjelaskan, sering terjadi perbedaan persepsi antara Kementerian PUPR dengan Badan Pusat Statistik (BPS), begitu juga dengan data daerah terkait selisih kebutuhan.
Ia mencontohkan, misal untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Kementerian PUPR Pera lebih berbasis kepada program. Sementara BPS berbasis jumlah penduduk.
Hal ini makin diperparah lagi karena daerah juga belum memiliki data yang akurat tentang jumlah RLH yang seharusnya dibangun untuk masyarakat.
Menurutnya, daerah semestinya tidak menunggu atau mencari data-data itu ke pusat karena kondisi riil sejatinya berada di daerah dan sudah seharusnya daerah melakukan pemetaan data presisi secara akurat untuk dilaporkan ke pemerintah pusat sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan kondisi nyata di daerah.
“Saya berharap beberapa waktu ke depan, daerah sudah memiliki data akurat terkait dengan gambaran kebutuhan rumah-rumah layak huni di Kaltim,” tegasnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan, kehadiran data-data presisi ini kelak juga akan sangat membantu para pengembang untuk bekerja secara kolaboratif dan tidak parsial.
Ia berpesan, ke depan tidak ada lagi persoalan ego sektoral yang berpotensi menghambat kerja besar untuk pembangunan rumah layak huni ini.
“Saya selalu mengatakan sebagai Dirjen Otda, dominasi sektoral yang tinggi sering kali menyebabkan permasalahan di ranah penyelenggara, khususnya di wilayah pemerintah daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Ketua Penyelenggara Kongres Himperra H Ari Tri Priyono dan Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja. (*)
