Browsing: Pemprov Kaltim

SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya merespons aksi unjuk rasa 21 April (214) melalui unggahan di akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu,…

SAMARINDA: Pengamanan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) diperketat menjelang puncak Aksi 214 Samarinda, Selasa, 21 April 2026. Aparat memasang kawat berduri di sejumlah titik…

SAMARINDA: Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar pada 21 April 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar salat istighosah berjemaah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus mempercepat pemerataan layanan kesehatan dengan menambah tenaga dokter spesialis di berbagai kabupaten/kota. Hingga akhir…

SAMARINDA: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, menilai kebijakan redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak berbeda dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran…

SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait kebijakan pengalihan beban 49.742 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).…

SAMARINDA: Polemik kebijakan yang memicu ketegangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Himpunan Pengusaha Nahdliyyin…

SAMARINDA: DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengevaluasi kebijakan pengalihan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga, yang sebelumnya ditanggung…

SAMARINDA: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, memberikan penjelasan terkait kebijakan pengalihan atau redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBPU dan BP…

SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun melayangkan kritik tajam terkait aspek legalitas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut berupa pengembalian tanggung jawab iuran Jaminan…