SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp11,73 triliun, menurun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp14,25 triliun. Meski demikian, di tengah penurunan tersebut, tingkat kemandirian fiskal daerah justru menunjukkan tren positif.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan adaptif.
“Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, perencanaan pembangunan harus lebih berkualitas, adaptif, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Odah Etam, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Rudy, meskipun total pendapatan daerah mengalami penurunan, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan dari 75,44 persen pada 2026 menjadi 80,45 persen pada 2027.
“Ini menunjukkan kemandirian fiskal kita semakin baik. Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat, sehingga optimalisasi PAD menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perubahan proyeksi pendapatan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, fluktuasi sektor unggulan, serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan pembangunan daerah.
“Kompleksitas permasalahan semakin meningkat dan kondisi di lapangan juga cepat berubah. Karena itu, anggaran yang kita miliki harus digunakan secara efektif dan efisien,” katanya.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Kaltim akan mengoptimalkan berbagai sumber PAD, termasuk pajak daerah, retribusi, pajak alat berat, hingga opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Selain itu, pemerintah juga melihat peluang dari aktivitas ekonomi di alur Sungai Mahakam, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga potensi dana karbon dan bagi hasil dari izin usaha pertambangan khusus.
“Kita juga membuka peluang dari sumber pendapatan lain seperti dana karbon serta bagi hasil dari izin usaha pertambangan khusus,” jelas Rudy.
Di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas, Rudy menekankan bahwa penajaman prioritas pembangunan menjadi kunci utama agar anggaran tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Fokus utama kita tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Anggaran harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan pada kualitas perencanaan dan efektivitas implementasi kebijakan.
“Perencanaan menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
