Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menyebut usulan terkait program fisik berupa pembangungan tidak bisa semua langsung disetujui oleh pemerintah.
Tio, sapaan akrabnya menyebut pendanaan yang belum cukup menjadi salah satu faktor pembangunan disuatu daerah terpending dan menyebabkan banyak ketua RT mengeluh.
“Saya cuma bilang kita bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh baper. Ketua RT dimarahi warga itu sudah umum,” ujar Tio belum lama ini saat menggelar reses serap aspirasi masyarakat di Jalan P. Suryanata Gang Kopta D15.
Ia menegaskan, tak hanya di lingkungan RT saja, wali kota dan dirinya pun juga kerap kali menerima complain dari masyarakat.
Meski demikian, Tio tulus mengapresiasi kerja ketua RT karena menurutnya bekerja menjadi RT bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.
“Untung hati kita ciptaan Tuhan, kalo tidak rusak sudah,” canda Tio.
Ia pun mengimbau seluruh ketua RT untuk harus kuat mental karena menghadapi masyarakat yang banyak.
Lanjut Tio, ia selalu menyuarakan untuk mengarahkan pembangunan di Samarinda terlebih dahulu mengingat ia sendiri merupakan Dapil Samarinda.
Ia juga menyebut telah melobi DPRD Kota dan mengatakan pasti terjadi pro-kontra mengenai daerah yang sudah dibangun dan daerah yang belum dibangun.
“Jadi pejabat publik mau salah kah, bujur tetap aja salah. Tetapi kami komitmen harus memperjuangkan agar pembangunan kami terus meningkat,” tegas Tio.
Ia menambahkan, usulan tidak bisa ditulis secara manual, melainkan pihaknya yang mencatat aspirasi masyarakat kemudian nanti dimasukkan ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah secara online.
Dijelaskan Tio, persyaratan administrasi harus terpenuhi karena yang sudah terpenuhi belum tentu terbangun, apalagi yang belum terpenuhi.
“Jangan pak RT nya uyuh-uyuh jadi malas, harus terus diusahakan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” terangnya.