KUKAR : Pembangunan tak bisa berjalan dengan ego sektoral. Maka, pihak Kecamatan Loa Janan menjalankan seluruh jenjang perencanaan dari desa hingga kabupaten terintegrasi dalam satu arah.
Camat Loa Janan Hery Rusnadi menyampaikan hal ini usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) di Kantor Bappeda Kukar, Selasa, 22 April 2025.
Menurut Hery, kesinambungan dalam perencanaan merupakan syarat mutlak agar program pembangunan tidak berdiri sendiri-sendiri.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara Musrenbang Desa (Musrenbangdes), Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam), dan Musrenbang Kabupaten (Musrenbangkab).
“Oleh karena itu tu, kita terus mengawal RPJM dari 2021–2026 untuk bisa diakomodasi,” ujarnya.
Bukan hanya menyatukan arah, Hery juga memandang integrasi sebagai fondasi utama agar pembangunan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
Pihak Kecamatan Loa Janan, lanjut Hery, telah menjaring seluruh aspirasi masyarakat dalam delapan program prioritas. Program-program ini mencakup sektor strategis, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelestarian budaya.
Secara rinci, delapan program itu meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan kawasan ekonomi potensial, pelestarian nilai tradisional dan budaya.
Selain itu, penguatan fungsi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pembangunan sarana prasarana konektivitas wilayah.
“Fokus utama dari program prioritas ini adalah pada peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Selain delapan program utama, Hery juga menyoroti program yang sedang hangat dibicarakan masyarakat, yakni alokasi dana Rp50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT). Program ini menjadi perhatian karena menyentuh langsung kebutuhan warga di level terkecil.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut berjalan cukup baik di wilayahnya.
“Alhamdulillah di Loa Janan berjalan dengan baik karena pemahaman para pengurus RT cukup baik,” ungkap Hery.
Dikatakannya, pengawasan pun dilakukan secara ketat. Sebuah tim verifikasi telah dibentuk untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai dan digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati.
Tak berhenti di situ, Hery memberi bocoran bahwa pemerintah kabupaten berencana menambah jumlah program Rp50 juta per RT di tahun anggaran 2026.
Tujuannya, memberi dorongan lebih besar bagi RT sebagai garda terdepan pembangunan sosial ekonomi.
“Hal ini tentu semakin memberikan penguatan kepada RT dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)
