SAMARINDA: Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai program pendidikan gratis atau Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kaltim, Kamis, 30 April 2026.
Menurutnya, Kaltim termasuk salah satu provinsi yang progresif dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
“Menurut saya, Kaltim menjadi provinsi yang terdepan dalam memberikan perhatian penuh pada pengembangan sumber daya manusia, terutama di tingkat pendidikan tinggi,” ujarnya.
Meski mengapresiasi kebijakan Gratispol, Hetifah menegaskan pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada jenjang perguruan tinggi semata.
Pemerataan akses pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan menengah harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia menilai keberhasilan pendidikan tinggi sangat bergantung pada kuatnya fondasi pendidikan dasar dan menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA.
“Kalau anak putus sekolah, otomatis dia tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan akses pendidikan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Selain akses pendidikan, Hetifah juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Menurutnya, program pendidikan gratis harus dibarengi dengan penguatan sektor vokasi, pelatihan keterampilan, serta balai latihan kerja agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
“Jangan sampai pendidikan sudah bagus, tapi setelah lulus tidak bisa terserap. Arah ke vokasi dan balai latihan kerja harus menjadi pelengkap,” katanya.
Ia menambahkan, orientasi pendidikan modern tidak hanya menyiapkan lulusan sebagai pencari kerja, tetapi juga harus mampu mendorong lahirnya wirausahawan baru.
Di sisi lain, Hetifah turut menyoroti masih adanya ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah Kaltim.
Menurutnya, masih terdapat sekolah dengan fasilitas dasar yang belum memadai, mulai dari ruang kelas, sanitasi, hingga keamanan bangunan.
“Jangan sampai ada sekolah berstandar internasional, tapi di sisi lain masih ada sekolah yang tidak aman, tidak punya toilet, atau ruang kelas yang tidak memadai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan harus dilakukan secara berkeadilan, sehingga tidak terjadi kesenjangan tajam antara sekolah unggulan dan sekolah di wilayah tertinggal.
Untuk itu, Hetifah mendorong pemerintah memanfaatkan data pokok pendidikan yang akurat dan diperbarui secara berkala sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor pendidikan.
Menurutnya, kebijakan berbasis data akan membantu pemerintah menentukan prioritas secara tepat, baik dalam pembangunan infrastruktur sekolah, distribusi tenaga pendidik, maupun penyusunan program bantuan pendidikan.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan agar seluruh program pendidikan, termasuk Gratispol, dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
