SAMARINDA: Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 akan menghasilkan tiga dokumen strategis nasional.
Ketiga dokumen strategis tersebut diantaranya Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.
“Rakernas ini menjadi arah baru untuk program-program PKK ke depan agar lebih sistematis, terukur dan memberikan dampak nyata di masyarakat,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Pembukaan Rakernas X PKK “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Selasa 8 Juli 2025.
Rakernas yang dihelat di Kota Tepian ini menjadi salah satu forum organisasi perempuan terbesar tahun ini karena tak hanya dihadiri para pengurus pusat, tapi juga diikuti 1.884 peserta dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
“Di atas kertas tercatat 1.884, tapi di luar itu mungkin yang hadir mencapai 2.500 orang di sini,” bangganya.
Ia menjelaskan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang bukan sekadar gerakan masyarakat, melainkan ujung tombak dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
“Gerakan PKK tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga. PKK berkontribusi besar pada sektor pendidikan dan kesehatan bahkan sekitar 60 persen kontribusi pembangunan bangsa berasal dari 10 program pokok PKK,” terangnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Gerakan PKK adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional yang lahir dari akar rumput dan telah menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
“PKK itu tumbuh dari bawah dan berbasis partisipasi. Ia memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil namun paling strategis dalam pembangunan,” tegasnya saat membuka rakernas mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Dirinya menekankan pentingnya kehadiran PKK di tengah tantangan nasional seperti stunting, kemiskinan, ketahanan keluarga dan transformasi digital sebab pemerintah membutuhkan mitra yang bisa bergerak cepat dan menjangkau langsung ke masyarakat.
Sebagai informasi, dukungan kepada Gerakan PKK ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Perpres Nomor 99 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 dan pedoman penyusunan APBD tahunan yang mengatur sinergi pemerintah daerah dengan TP PKK.
Baginya, dukungan tidak boleh berhenti di atas kertas. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi konkret, mulai dari kebijakan, anggaran, hingga pembinaan teknis.
“PKK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, kampus, LSM, hingga media,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan kapasitas kader PKK, baik melalui pelatihan berkelanjutan, regenerasi yang sehat, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan komunikasi. Ia mengingatkan bahwa di era saat ini digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan.
Ia menambahkan, Rakernas X PKK 2025 lebih dari forum semata. Rakernas ini menjadi ruang konsolidasi nasional dan tempat berbagi gagasan strategis dalam memperkuat peran PKK ke depan.
Rakernas ini juga menjadi forum penyelarasan antara gerakan PKK dan visi-misi Presiden serta RPJMN 2025–2029 dalam rangka memperkuat posisi keluarga sebagai basis pembangunan nasional.
Ia meyakini, pembangunan tak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tapi juga oleh kemampuan mengorganisir partisipasi masyarakat dan PKK adalah contoh nyata dari kekuatan tersebut.
“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kader PKK dan penggerak keluarga di seluruh Indonesia. Bersama-sama, kita membangun bangsa dari rumah tangga,” pungkasnya.
Pembukaan Rakernas X PKK 2025 ditandai dengan unlock moment secara simbolis oleh Wamendagri Ribka Haluk didampingi Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian dan tuan rumah kegiatan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum.
Rakernas juga diisi dengan sesi pemaparan dari para narasumber nasional seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana yang dimoderatori Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Kemendagri Nitta Rosalin.