SAMARINDA: Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) Armin, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat kualitas guru.
Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kaltim, Rabu, 19 November 2025.
Dalam pemaparan kepada Komisi X, Armin menyoroti program unggulan seperti Gratispol, Josspol, pembangunan sekolah baru, serta pengembangan 77 sekolah bilingual sebagai langkah strategis meningkatkan mutu pendidikan daerah.
Komisi X DPR RI hadir di Samarinda untuk melihat langsung implementasi kebijakan pendidikan Kaltim sekaligus mengevaluasi berbagai inovasi yang dijalankan Pemprov.
Armin menjelaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol menjadi salah satu fokus utama Gubernur Kaltim, yang memastikan siswa SMA/SMK hingga mahasiswa S1, S2, dan S3 memperoleh bantuan biaya pendidikan di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Gratispol adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan. Pemerintah ingin memastikan semua anak Kaltim punya kesempatan belajar hingga perguruan tinggi tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga terus melanjutkan Josspol, insentif Rp500.000 bagi guru TK, PAUD, SD, SMP, dan MTs yang akan dinaikkan bertahap sesuai kondisi keuangan daerah.
Armin turut memaparkan progres pembangunan 10 sekolah baru, distribusi seragam gratis untuk siswa kelas 10 dan 11, percepatan digitalisasi pendidikan, serta pengembangan sekolah berasrama untuk wilayah sulit akses seperti Mahakam Ulu.
Program 77 sekolah bilingual yang menggandeng Adela University, Universitas Mulawarman, dan Universitas Padjadjaran juga menjadi bagian penting dari strategi penguatan kompetensi.
Sementara itu, Kepala BGTK Kaltim Wiwik menyampaikan bahwa BGTK terus meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, pendampingan kurikulum, penguatan literasi, serta pembinaan guru bilingual.
Menurutnya, transformasi pendidikan harus didukung kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya merata hingga daerah 3T.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov dengan menyediakan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, agar guru mampu mengikuti perkembangan zaman,” kata Wiwik.
