KUTIM: Seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memasuki tahap penentuan.
Setelah rangkaian administrasi dan uji kompetensi berlangsung beberapa pekan terakhir, proses kini bergerak menuju sesi wawancara akhir yang dijadwalkan digelar pada 24-26 November 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutim, Misliansyah, menyebut tahap ini sebagai fase yang akan menguji konsistensi peserta dalam menunjukkan kapasitas mereka.
Ia menerangkan bahwa wawancara akhir menjadi instrumen untuk melihat secara utuh rekam jejak, kemampuan manajerial, serta kesesuaian peserta terhadap kebutuhan jabatan.
Menurut Misliansyah, seluruh hasil wawancara akan digabungkan dengan penilaian pada tahapan sebelumnya sehingga panitia dapat menyusun tiga kandidat terbaik untuk setiap formasi yang dibuka.
Seusai penyaringan itu, laporan lengkap akan diserahkan kepada kepala daerah.
“Setelah tiga besar diumumkan, kami menyerahkan laporan lengkap kepada Bupati. Beliau yang kemudian melanjutkan prosesnya ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi,” jelasnya saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu.
Tahapan berikutnya berlangsung di Badan Kepegawaian Negara.
Di instansi tersebut, berkas peserta dan seluruh rekomendasi panitia seleksi diuji kembali untuk memastikan proses berjalan selaras dengan prinsip sistem merit dan aturan kepegawaian nasional.
Rekomendasi BKN itu akan menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan satu nama untuk mengisi jabatan yang diperebutkan.
“Prosedurnya jelas dan wajib dipatuhi. Setelah ada rekomendasi, barulah Bupati dapat menetapkan satu nama,” ujar Misliansyah.
BKPSDM menargetkan seluruh proses seleksi dituntaskan sebelum akhir Desember 2026.
Penyelesaian cepat dianggap penting karena kebutuhan pengisian jabatan tidak hanya berkaitan dengan posisi yang kosong tahun ini, melainkan juga proyeksi kekosongan pada tahun mendatang.
Data sementara mencatat delapan pejabat memasuki masa purna tugas sejak awal hingga akhir 2026.
Empat orang pensiun pada Desember tahun ini, sementara empat lainnya menyusul sepanjang tahun depan.
“Kemungkinan paling tidak ada delapan jabatan yang akan dibuka kembali tahun depan,” ungkap Misliansyah.
Lebih lanjut ia menuturkan, dinamika tersebut membuat BKPSDM harus kembali menyiapkan siklus seleksi terbuka agar struktur organisasi pemerintah daerah tetap berjalan tanpa hambatan.
Dengan mekanisme yang semakin transparan dan dapat diaudit, pemerintah daerah berharap pejabat terpilih nantinya mampu mendukung agenda pembangunan, memperkuat tata kelola birokrasi, dan menjaga mutu pelayanan publik.
Misliansyah menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ikhtiar memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang bertumpu pada integritas dan kompetensi. (Adv)
