JAKARTA: Pemerintah Indonesia memutus akses sementara Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya melindungi perempuan dan anak dari maraknya penyalahgunaan teknologi AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi palsu berbasis deepfake.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta martabat warga negara. Negara, kata ia, tidak boleh tinggal diam menghadapi ancaman baru di ruang digital.
“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Senin 12 Januari 2026.
Menurut Meutya, penyalahgunaan AI untuk memproduksi konten seksual nonkonsensual bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kemajuan digital harus dibarengi dengan tanggung jawab hukum dan etika.
“Ruang digital tidak boleh menjadi wilayah bebas hukum,” tegasnya.
Kekhawatiran publik terhadap manipulasi visual berbasis AI kian meningkat, seiring banyaknya kasus yang merusak reputasi korban, menimbulkan trauma psikologis, dan menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.
Selain memblokir sementara Grok, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meminta klarifikasi dari X selaku pengelola layanan tersebut. Pemerintah menuntut komitmen konkret dari penyelenggara sistem elektronik agar memastikan layanannya tidak disalahgunakan.
“Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang diajukan oleh penyelenggara sistem elektronik,” kata Meutya.
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang evaluasi apabila platform bersedia melakukan perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan konten secara serius.
Pemutusan akses sementara Grok dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam aturan tersebut, setiap platform digital wajib memastikan layanannya tidak memuat, memfasilitasi, atau mendistribusikan konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.
Pemerintah menegaskan regulasi ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi layanan berbasis teknologi mutakhir seperti kecerdasan artifisial.
Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi memutus akses sementara terhadap Grok. Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan teknologi AI tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.
Kebijakan ini memicu perhatian internasional dan membuka diskursus global mengenai batas etika kecerdasan artifisial serta peran negara dalam melindungi warganya dari dampak negatif teknologi canggih.
Pemblokiran Grok menandai sikap tegas pemerintah Indonesia bahwa inovasi digital tidak boleh mengorbankan keselamatan, martabat, dan nilai kemanusiaan.
Ke depan, kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penguatan regulasi AI sekaligus mendorong platform teknologi agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola produk dan layanannya.
